Sejak 1997, Indonesia mengalami booming undang-undang, hampir semua hal coba untuk diselesaikan melalui pembuatan peraturan. Kecenderungan yang sama juga terjadi di daerah sejak lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, berbagai peraturan undang-undang dan peraturan daerah yang lahir tersebut ternyata tidak banyak membawa perubahan bagi Indonesia.

Kondisi ini tidak lepas dari berbagai masalah peraturan di Indonesia, antara lain: Pertama, peraturan yang ada tidak menyelesaikan permasalahan yang ada; kedua, peraturan yang ada harus segera diganti begitu diundangkan; ketiga, peraturan yang ada justru menimbulkan masalah baru; keempat, peraturan yang ada menambah beban bagi masyarakat.

Tidak adanya partisipasi publik dalam proses pembuatan peraturan adalah salah satu penyebab permasalahan diatas. Hal lain adalah keterbatasan pengetahuan dari para aktor yang terlibat dalam penyusunan peraturan. Dari pengalaman PSHK bekerja dengan lembaga pemerintah, baik DPR, DPRD maupun departemen teknis, tidak ada metode tertentu yang mereka gunakan dalam penyusunan peratutan perundang-undangan. Tidak heran jika kemudian banyak sekali peraturan yang “copy paste” dari peraturan yang ada di negara lain (untuk undang-undang) atau dari daerah lain (untuk peraturan daerah).

Dengan latar belakang di atas, PSHK akan menggelar pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan, untuk memberikan bekal bagi para aktor yang terlibat dalam pembuatan peraturan Perundang-undang.