Search
JENTERA

[28 May 2011 19:33:00]
Jentera Edisi II : Hukum & Yayasan

Jentera Edisi II : Hukum & Yayasan

Edisi Kedua Jentera membicarakan topik Hukum & Yayasan. Selain tentang dasar hukum, artikel yang berisi kontroversi kegiatan yayasan yang dikelola oleh satuan militer dan keluarga cendana bisa dibaca di sini.

 

Meski kian surut dalam semesta perbincangan, tema “Yayasan” mengisi hampir separo dari seluruh tulisan yang ada pada Jentera edisi kedua ini. Kami tidak sungkan untuk kembali mengangkat yayasan sebagai garda depan  meski beberapa paruh waktu terakhir kelesuan tak bisa ditutupi dari wajah keluarga besar kelompok yayasan dalam mengadvokasikan gagasannya. Utamanya jika mencermati keberadaan UU No.16/2001 tentang Yayasan yang mengundang tentangan justru dari kalangan pegiat yayasan sendiri.  Bagaimana tidak, beberapa klausulnya memicu turunnya kritik yang deras mulai dari ornop, ormas, akademisi, pakar hingga BPK-RI.

 

Namun begitu, rasanya tidak perlu lagi mengungkit lebih dalam perhelatan panjang  yang menyoal keseriusan pemerintah dalam menentukan sikapnya atas pengaturan keberadaan organisasi berbadan hukum yayasan. Kami lebih sepakat untuk mengajak pembaca mengarungi beberapa penggal alur cerita dibalik keberadaan UU Yayasan yang resmi diberlakukan Agustus 2002 beserta rencana revisi yang justru datang dari pembuatnya.

 

Edisi ini diawali dengan tulisan Zaim Zaidi dan Hamid Abidin yang mengetengahkan pemahaman dasar organisasi sosial, terutama gerakan filantropi. Tulisan ini ibarat caraka bagi pembaca yang mencoba menjelaskan secara rinci asal-muasal gerakan filantropi dan perkembangannya di Indonesia, serta bagaimana keberadaannya di negara lain. Bukan hanya secara historis tetapi  juga menggambarkan bagaimana hukum di negara setempat mengaturnya. Ini dijelaskan sesuai dengan konsep hukum yang berlaku di masing-masing negara, termasuk bagaimana kebijakan hukum Indonesia mengakomodir kepentingan organisasi nirlaba macam yayasan.

 

Setelah memahami pengertian organisasi sosial dengan berbagai bentuknya, Ibrahim Assegaf dan Eryanto Nugroho pada tulisan berikutnya mengerucutkan bahasannya hanya dalam dua kerangka: menguliti sisi akuntabilitas dan dalam kacamata bisnis (fundrising). Berangkat dari hipotesis bahwa perlu adanya aturan yang tegas dalam mengatur bisnis yang dikelola yayasan, memunculkan pertanyaan,  “Apakah sebagai lembaga sosial, yayasan dibenarkan mengelola bisnis?”  Jelas-jelas visi “sosial” yang melekat pada yayasan mengutamakan kemaslahatan masyarakat, berlawanan dengan visi “bisnis” di mana memiliki orientasi memperoleh keuntungan. Jika ketentuannya demikian, bagaimana yayasan bisa bertahan menjalankan roda organisasinya? Apakah selamanya yayasan harus tunduk pada “takdirnya” menjadi organisasi penerima hibah?

 

Maka, dengan menggunakan pijakan yang sama, Danang Widoyoko mengisi bagian tulisan yang mengangkat ihwal bisnis yang dilakukan oleh yayasan militer, yayasan yang notabene didirikan oleh pemerintah. Bagaimana hukum melegalkan bisnis ditubuh militer bisa dilihat melalui beberapa produk hukum dengan pasal-pasal karetnya. Sementara itu, kami juga menghimpun beberapa pendapat BPK dan Koalisi Ornop untuk RUU Yayasan dalam satu rangkaian wawancara.

 

Kontraproduktif yang ada dalam beberapa klausul UU Yayasan bisa jadi karena penyusunannya sama sekali tidak melewati sebuah proses partisipatif yang melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan topik yayasan, akibatnya toh Departemen Kehakiman dan HAM malah buru-buru menyiarkan revisi atasnya. Menjadi hal yang lumrah bahwasannya kultur bangsa kita sukar menerima saran, apalagi kritik. Himbauan agar memberikan masukan hanya berujung di corong mulut sebuah jargon, tanpa realisasi. Akibatnya, banyak undang-undang yang lahir prematur dan tidak implementatif.

Kritik terhadap pemerintah dalam proses penyusunan undang-undang juga dilayangkan melalui tulisan Rival G. Ahmad dkk yang mengangkat usulan penyusunan kebijakan yang partisipatif. Tulisan ini kemudian didukung dengan pengulasan buku teori negara hukum dan demokratis modern karya filsuf Jerman, Jurgen Habermas. Dengan demikian, Habermas hadir sebagai rujukan atas teori negara hukum dan demokratsi, sedangkan problema kebijakan partisipatif di Indonesia menjadi fakta atas kesilang-sengkarutan hukum dan demokrasi di tengah era modern.

 

Selebihnya, kami juga menghadirkan wacana lain seperti gagasan neo liberalisme dan sosialisme yang terdapat dalam pasal ekonomi UUD 1945, perihal Judicial Liability dan informasi tentang perkembangan pembahasan UU Politik, RUU Pemilu serta beberapa usulan RUU Pengadilan dan Kejaksaan.

 

Tulisan-tulisan edisi ini berangkat dari  analisis dan juga perkiraan, walau mungkin kadarnya tak kurang dari meraba-raba, tetapi setidaknya menggunakan penelusuran logika yang diambil dari rentetan peristiwa faktual yang ada. Sehingga Anda bisa menarik kesimpulan atasnya.

 

Untuk berlangganan, pembelian, & informasi lebih lanjut hubungi : Farlie/Wiwied PSHK Puri Imperium Office Plaza UG 11-12, Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan Jakarta 12980 Telp. 021-83701809, fax. 021-83701810 Email: redaksi.jentera@pshk.org 

 

Terbaru
[06 Mar 2013 11:49:00]
Hentikan Pembahasan RUU Ormas

[22 Feb 2013 11:11:00]
Pergeseran Paradigma dalam Pemikiran Hukum Seri Ke-3
Kuliah Ketiga: Post-Positivisme Hukum

[07 Feb 2013 20:14:00]
Mendesign Ulang Prolegnas

[07 Feb 2013 16:29:00]
Kategori RUU Dalam Arena Kepentingan 2014
Oleh: Ronald Rofiandri



Terbitan PSHK
 
| Dari PSHK | Dukung PSHK | Mitra PSHK | Galeri |
Puri Imperium office Plaza UG 11-12 Kuningan Madya - Jakarta Selatan