DIRJEN BADILUM gunakan JWA 2011 sebagai acuan dalam perbaikan website Peradilan Umum
DIRJEN BADILUM gunakan JWA 2011 sebagai acuan dalam perbaikan website Peradilan Umum

Criminal Code is Enough For Against Errant Organization
PSHK's Executive Director Eryanto Nugroho disagree with Constitutional Court judge Mahfud MD on banning errant organization, stating that no revision is needed for the parliament draft that has been discussed recently; the Criminal Code is enough to take measures on them.

Pendapat Direktur Eksekutif PSHK Ery Nugroho: kekerasan oleh anggota ormas cukup ditindak dengan KUHP
Kekerasan yang dilakukan ormas berkedok agama seakan tidak ada solusinya selain dengan cara membubarkan ormas tersebut. Direktur Eksekutif PSHK Ery Nugroho menyarankan bahwa cukup dengan menindak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada anggota ormas tersebut, tidak perlu membekukan karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Berkaitan dengan UU Ormas No 8/1995, wacana yang wajib diusung adalah mencabut UU tersebut dengan UU baru mengenai perkumpulan. Berikut wawancara Ery Nugroho dengan Kantor Berita 68H.

Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK Ronald Rofiandri: Abraham Dipilih karena Mudah Dikendalikan Partai
Mengomentari terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK, Ronald Rofiandri berpendapat karena Samad dianggap lebih mudah dikendalikan oleh partai politik (parpol). Berikut selengkapnya.

2012 to Be a Big Year for Indonesian Legislators
Next year is predicted to be an intense year for legislation, since there will be several bills to be completed; namely the anti-graft commission bill, the special status for Yogyakarta and the election bill.

Jumlah RUU di Prolegnas 2012 Terlalu Banyak
Target DPR mengesahkan 64 RUU untuk 2012 terlalu banyak; sebaiknya mengejar kualitas ketimbang kuantitas.

Pernyataan Sikap atas Persiapan Pembentukan Panitia Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum
Pemerintah tengah menyiapkan panitia seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu. Daftar nama Pansel sudah diserahkan Kemendagri dan kini tinggal menunggu persetujuan Presiden. Pansel yang direncanakan diketuai Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dijadwalkan mulai bekerja dalam waktu dekat. Direncanakan Mendagri dalam sidang pertama Pansel mengagendakan untuk membahas kriteria calon komisioner KPU dan Bawaslu, sebelum melakukan pembukaan pendaftaran.

PSHK Luncurkan Video Klip Legislasi
Pembuatan video musik adalah salah cara PSHK untuk menyebarkan informasi dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Klik di