Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bhakti
Seperti pelari cepat yang berupaya mengikat tali sepatunya menjelang garis finish, DPR menghadapi tantangan untuk tetap tampil prima dalam kinerja legislasinya tahun 2009. Kita semua tentu mafhum, tahun 2009 merupakan tahun dengan tarikan pusaran politik yang luar biasa tinggi.

Naskah RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)

Naskah Pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011 Tanggal 22 Juli 2011
Naskah Pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011 Tanggal 22 Juli 2011

Naskah RUU Aparatur Sipil Negara Usul Inisiatif DPR
Naskah RUU Aparatur Sipil Negara Usul Inisiatif DPR

Naskah Sambutan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II untuk Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
Naskah Sambutan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II untuk Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Penanganan Fakir Miskin

Naskah RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
Naskah RUU tentang Penanganan Fakir Miskin

Naskah RUU Organisasi Masyarakat Usul Inisiatif DPR
Naskah RUU Organisasi Masyarakat Usul Inisiatif DPR

Tata Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI
Tata Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Naskah RUU tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD
Naskah RUU tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD

Daftar Nama Anggota Pansus RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
Daftar Nama Anggota Pansus RUU tentang Penanganan Konflik Sosial

PSHK luncurkan Catatan Kinerja Legislasi Awal Tahun 2006

Pernyataan Bersama tentang Pencabutan UU Ormas dan Menggantinya Dengan UU Perkumpulan
Pada kisaran awal bulan Juni lalu DPR-RI telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum terkait revisi UU No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada kesempatan itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berserikat telah menyampaikan masukannya, yang pada intinya menuntut agar Pemerintah dan DPR mencabut UU Ormas dan mengembalikan pengaturan mengenai organisasi masyarakat kepada kerangka hukum yang benar

aaaaaa
aaaaaa

Pembentukan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Perkara Berbasis Teknologi Informasi (TI) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Untuk mendukung tujuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam membangun bentuk pengadilan yang modern, PSHK mendukung MKRI untuk membangun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Perkara (SIMEKAR) Berbasis Teknologi Informasi. Sistem ini berhasil diimplementasikan

Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan pembaharuan hukum.

Pengantar Mitra PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia menyadari pentingnya stakeholdership dalam menjalankan upaya-upaya pembaruan hukum. Untuk itu PSHK berupaya untuk menjalin kemitraan dengan organisasi yang memiliki visi dan misi selaras dengannya serta mampu mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Kerjasama dilakukan dalam berbagai bentuk kemitraan, dan dalam melaksanakan kemitraan tersebut PSHK selalu berupaya untuk menjaga kualitas kerja, independensi, menghindari benturan kepentingan, serta yang terpenting adalah transparansi. Berikut adalah beberapa mitra yang sempat maupun masih bekerja sama dengan PSHK.

Dukung PSHK
Pembaruan hukum bukanlah suatu pekerjaan yang bersifat ‘instant' (langsung jadi). Pembaharuan hukum adalah ‘investasi jangka panjang' yang dilakukan melalui perjuangan multi tahap yang panjang dan berat. Dukungan baik moril dan materiil jelas dibutuhkan disini.