International Lecture Prof. Raul C. Pangalangan Friday, May 24, 2013
Temu Konsultasi Tim Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dengan PSHK dan IPC, 23 April 2013
Temu Konsultasi Tim Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dengan PSHK dan IPC, 23 April 2013
Diskusi Internal
Asean Conference" Integrity and Law Enforcement in Corruption" 2-3 April 2013
Asean Conference" Integrity and Law Enforcement in Corruption" 2-3 April 2013
1
2
3
4

Publikasi
 

  • Policy Briefs
  • Catatan Kinerja DPR 2011
  • Mengais Harapan di Ujung Pengabdian Oleh: Aria Suyudi et.al.
  • Awasi Perda Berdayakan Daerah Oleh: M. Nur Sholikin et. al.
  • Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah Oleh: Reny Rawasita, et.al.
  • Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bhakti

Terbaru

Tak ada alasan Susno menolak dieksekusi

Sindonews.com - Tidak ada alasan bagi mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji untuk menolak dieksekusi. Demikian pula, pihak Kejaksaan harus segera menjalankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu.

baca >>
Sebelum ditangkap paksa, Susno baiknya menyerahkan diri

Sindonews.com - Pihak Kejaksaan harus segera meminta bantuan kepada pihak kepolsian untuk menangkap mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji agar menjalankan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

baca >>
Pertontonkan Akrobat Hukum

BANDUNG, KOMPAS - Eksekusi terhadap Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara, Rabu (24/4), berlangsung dramatis karena Susno menolak putusan yang dianggapnya batal itu. Eksekusi di rumahnya di Bandung itu mempertontonkan akrobat hukum.

baca >>

Agenda

LEGISLATIVE DRAFTING TRAINING BATCH IX
Sen, 05/13/2013 - 17:45

Indonesia Jentera School of Law didirikan oleh Yayasan Studi Hukum d

Training Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam Penyediaan Infrastruktur
Kam, 09/27/2012 - 09:00

Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (“KPS”) merupakan salah satu andalan pemerintah mempercepa

Blog PSHK

Urgensi Pembenahan Instrumen Perencanaan Legislasi

Sudah lebih dari satu dekade, setiap akhir tahun Dewan perwakilan rakyat (DPR) mengeluarkan daftar Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas yang akan dibahas pada tahun berikutnya.

baca >>
Kaidah Sosial dan Ketaatan Hukum

Dalam ilmu hukum ada istilah das sollen dan das sein. Das sollen disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan das sein dianggap sebagai keadaan yang nyata.

baca >>
RUU Pemda dan RUU MA, Pintu Pertama Membenahi Prosedur Pengujian Perda

Pemerintah mengawasi perda retribusi daerah, pajak daerah, APBD dan tata ruang. Perda di luar jenis tersebut, sebaiknya menjadi wewenang MA untuk menguji melalui permohonan judicial review.

baca >>

Legal Reform Weekly Digest (LRWD)

LRWD Edisi 15

Legal Reform Weekly Digest (LRWD)

LRWD Edisi 14

Antasari Azhar has filed a judicial review against article in Criminal Procedures Code (KUHAP) that bans him from filing a case review more than once. Antasari feel his constitutional right is violated.

Info Legislasi adalah layanan informasi bebas biaya melalui e-mail mengenai proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat, terutama legislasi bidang hukum dan politik. Silahkan masukkan alamat e-mail anda untuk mendapatkan layanan ini

              

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Indonesian Centre for Law & Policies Studies

Puri Imperium office Plaza UG 11-12 

Kuningan Madya - Jakarta Selatan -12980

Tel. : (62-21) 8370-1809, Fax. : (62-21) 8370-1810

© 2012 Privacy policy