PARTNERS 
 

Pengantar Mitra PSHK

 

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia menyadari pentingnya stakeholdership dalam menjalankan upaya-upaya pembaruan hukum. Untuk itu PSHK berupaya untuk menjalin kemitraan dengan organisasi yang memiliki visi dan misi selaras dengannya serta mampu mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Kerjasama dilakukan dalam berbagai bentuk kemitraan, dan dalam melaksanakan kemitraan tersebut PSHK selalu berupaya untuk menjaga kualitas kerja, independensi, menghindari benturan kepentingan, serta yang terpenting adalah transparansi.

Berikut adalah beberapa mitra yang sempat maupun masih bekerja sama dengan PSHK.

 

 

Lembaga Internasional

  1. The Asia Foundation (http://www.asiafoundation.org/locations/indonesia.html)
  2. United States Agency for International Development [USAID] (http://www.usaid.gov)   
  3. Australian Agency for International Development (AusAID) (http://www.ausaid.gov.au)
  4. Australia Indonesia Legal Development Facility
  5. United Nation Children’s Fund (UNICEF) (http://www.unicef.org) 
  6. Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia
  7. International IDEA
  8. IFES (http://www.ifes.org)
  9. American Bar Association (http://www.abanet.org)
  10. Organization for Economic Co-operation and Development (http://www.oecd.org)
  11. Center for International Legal Cooperation (http://www.cilc.org)
  12. Overseas Development Institute (http://www.odi.org.uk)
  13. United States International Grantmaking (http://www.usig.org)
  14. University of Washington Law School Asian Law Center (www.law.washington.edu/AsianLaw)
  15. University of Melbourne Asian Law Center (www.law.unimelb.edu.au/alc/)

 

 

Organisasi Non Pemerintahan

  1. Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan [LeIP] (http://www.leip.or.id)
  2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia [MAPPI] (http://www.pemantauperadilan.or.id)
  3. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi [Yappika] (http://www.dbyayasan.org/yappika/index.html)
  4. Indonesian Center for Environment Law [ICEL] (http://www.icel.or.id)
  5. Yayasan Tifa (http://www.tifa.or.id)
  6. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat & Ekologis [Huma] (http://www.huma.or.id)
  7. Center for Electoral Reform [Cetro] (http://www.cetro.or.id)
  8. Masyarakat Transparansi Indonesia [MTI] (http://www.transparansi.or.id)
  9. Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB)
  10. Masyarakat Bantuan Hukum (MBH) Surabaya
  11. Indonesian Corruption Watch [ICW] (http://www.antikorupsi.org)
  12. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI] (http://www.ylbhi.or.id)
  13. Transparency International-Indonesia (TII)
  14. Perludem
  15. Formappi
  16. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI] (http://www.walhi.or.d)
  17. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional [KRHN]
  18. Indonesian Human Rights Monitor [Imparsial] (http://www.imparsial.or.id) 
  19. Yayasan TIFA (http://www.tifafoundation.org)
  20. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
  21. Lembaga Bantuan Hukum Semarang
  22. Lembaga Bantuan Hukum Papua
  23. Lembaga Bantuan Hukum Bantaya
  24. Q-Bar Padang
  25. Bali Corruption Watch [BCW]
  26. YKBH Yustisia Kupang
  27. LBH Makassar (Ujung Pandang)
  28. Baileo Maluku
  29. LBH Bantara
  30. YKBH Yustitia
  31. LBBT
  32. LKLOD Sumatera Utara
  33. LBH Apik Medan
  34. LBH Biva
  35. MBH Surabaya
  36. Program Pasca Sarjana Unsri.
  37. Lembaga Pemantau Peradilan Aceh
  38. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM] (http://www.elsam.or.id)
  39. Lembaga Bantuan Hukum-Aliansi Perempuan Indonesia untuk Kemanusiaan [LBH APIK](http://www.lbh-apik.or.id)
  40. Yayasan Kemala
  41. Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi [DEMOS] (http://www.demos.or.id)

 

 

Institusi Pendidikan

  1. Fakultas Hukum, di seluruh Indonesia.
  2. The Asia Law Center, Melbourne University, Australia
  3. The Asia Law Center, University of Washington, Seattle
  4. School of Law, Georgetown University,

 

Institusi Negara

  1. Dewan Perwakilan Rakyat (http://www.dpr.go.id)
  2. Dewan Perwakilan Daerah (http://www.dpd.go.id)
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (http://www.bappenas.go.id)
  4. Mahkamah Agung RI
  5. Mahkamah Konstitusi RI (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)
  6. Kejaksaan Agung (http://www.kejaksaan.go.id)
  7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  8. Departemen Hukum & HAM (http://www.depkeh.go.id)
  9. Panitia Pengarah pengadilan Niaga dan Tipikor.

 

 

Organisasi Profesional

  1. Organisasi Profesi Hukum
  2. Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI)
  3. Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) (http://www.peradi.or.id)

 

* catatan

Daftar akan diperbaharui terus menerus.