Tahukah Anda bahwa dari hampir 8 miliar total penduduk dunia, hanya 3,1% (sekitar 250 juta) yang dapat menikmati ruang sipil yang terbuka? Pada 2021, CIVICUS, jaringan pemantau kebebasan sipil melaporkan bahwa lebih dari separuh populasi global hidup di negara-negara dengan kondisi ruang sipil yang menyempit, terhalang, direpresi, atau tertutup. Indonesia sendiri masuk dalam kategori negara…
PADA Februari 2022, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis laporan indeks demokrasi 2021. Dalam laporan itu, posisi Indonesia meningkat dari tahun 2020 tetapi masih sebagai negara setengah demokrasi atau demokrasi yang cacat. Peringkat Indonesia berada setingkat di bawah rezim demokrasi yang ideal, yakni demokrasi penuh. Dari segi peringkat, Indonesia memang mengalami peningkatan, tapi dari segi…
From a 2016 survey from CIVICUS and Civil Society Europe, the global situation of civic space is by no means a robust one. Even in Sub Saharan Africa, as early as in 2000, governments are curtailing civil society organizations from accessing foreign funds. Numbers and figures from indicators do not display positive trends on civic…
Dalam Rapat Dengar Pendapat 25 Mei 2022, Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah menyampaikan 14 isu krusial dalam RKUHP pada Komisi III DPR RI pasca pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dalam dua tahun terakhi. Komisi III DPR RI menyatakan menyetujui 14 isu krusial tersebut dan akan mengirimkan surat kepada Presiden. Langkah selanjutnya berarti adalah…
PADA 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, dan memerintahkan penangguhan segala kebijakan strategis dan berdampak luas terkait UU Cipta Kerja. Mahkamah juga melarang pemerintah menerbitkan seluruh Peraturan Pelaksana yang terkait beleid tersebut. Sayangnya, hal ini tidak dipatuhi oleh Pemerintah yang terkesan menjadikan Putusan tersebut sebagai…
MAHKAMAH Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 25 November 2021. Pilihan Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang memperbaiki UU Cipta Kerja. Perbaikan tersebut…
PUTUSAN melawan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara lingkungan hidup seringkali tidak memberikan dampak positif terhadap perlindungan lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena sebagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi, terutama putusan yang menjadikan Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam empat tahun terakhir, setidaknya terdapat dua putusan Pengadilan terkait lingkungan hidup yang menyita…
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi dan peneliti PSHK, Auditya Saputra menjadi narasumber dalam FGD (focus group discussion) Penyusunan Kajian Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. FGD tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Instrumen HAM, Kementeriam Hukum dan HAM RI secara daring pada Selasa (24/5/2022).…
Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM (UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders), Mary Lawlor, mengeluarkan pernyataan pers (26/11/2021). Lawlor mengingatkan pemerintah Indonesia, agar segera berhenti melakukan judicial harassment pada para pembela HAM. Dua kasus terpisah disinggung Lawlor: laporan pencemaran nama baik dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap aktivis ICW Egi Primayogha dan Miftachul Choir,…