Pemerintah Indonesia saat ini tengah memegang peran penting dalam kancah internasional, yakni Presidensi G20. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, ia juga menegaskan komitmen utama Indonesia dalam masa jabatan ini adalah inklusivitas, berpusat pada manusia, ramah lingkungan, dan pertumbuhan berkelanjutan. Terdapat masalah yang mengganjal soal “inklusivitas” dan “berpusat pada…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, dengan fokus pada bidang legislasi dan peradilan. Saat ini PSHK sedang mencari Peneliti yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja di bidang akademis, khususnya penelitian, dan mempunyai keinginan untuk berkontribusi mewujudkan reformasi hukum di Indonesia. Kualifikasi: Lulusan S-1 Sarjana Hukum (S-2…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta, 15 April 2022 – Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Revisi UU PPP) kembali menjadi preseden buruk praktik legislasi pada masa pandemi. Sejak mulai dibahas di DPR pada 7 April 2022 tidak terlihat adanya upaya untuk menjadikan proses…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“RUU Perubahan Kedua UU 12/11”) tengah memasuki tahap pembicaraan tingkat I yang dilakukan di Badan Legislasi DPR RI (Baleg). 7 April 2022, Pemerintah telah menyerahkan 362 DIM RUU Perubahan Kedua UU 12/11 kepada Baleg dalam…
PSHK tergabung dalam Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P) yang merupakan wadah pertemuan dan pertukaran diskusi tentang pentingnya pembuatan kebijakan berbasis pengetahuan guna mendukung diskursus dan literasi kebijakan yang inklusif di antara para aktor dan pemangku kepentingan di sektor pengetahuan. Konferensi K2P akan dilaksanakan selama dua hari pada 22-23 Maret 2022 secara daring, sebagai salah satu bagian dari…
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan melakukan pengujian undang undang terhadap UUD NRI 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta sifat berlakunya sesuai dengan asas erga omnes. Itu artinya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi telah tertutup segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapapun, termasuk oleh Mahkamah Agung. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi…
Pada tahun 2020, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai omnibus law, mendapat reaksi yang sangat keras dari publik. Pandangan publik diarahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yang meloloskan undang-undang tersebut. Upaya berbagai kalangan mengawal proses pembentukan UU Cipta Kerja di ranah legislatif merupakan langkah yang penting. Ini berlaku…
Aktivitas Penelitian Blog PSHK Dalam Berita PodcastLaw Motion Siaran PersLawmetricsDigitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute ResolutionPengesahan Prolegnas Prioritas dari 2015-2021 Selalu TerlambatGugatan SederhanaCapaian Minim Di Tahun Politik8 Prioritas Hukum 2019Permasalahan Proses Legislasi UU Cipta KerjaPolicy Brief
Aktivitas Penelitian Blog PSHK Dalam Berita PodcastLaw Motion Siaran PersLawmetricsDigitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute ResolutionPengesahan Prolegnas Prioritas dari 2015-2021 Selalu TerlambatGugatan SederhanaCapaian Minim Di Tahun Politik8 Prioritas Hukum 2019Permasalahan Proses Legislasi UU Cipta Kerja