PSHK Nilai dengan Belum Bahas Prolegnas, DPR Belum Ada Pekerjaan Tahun Ini

Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) menilai, dengan menunda Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 sama dengan DPR menunda pekerjaan. Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi, prolegnas bukan sekedar daftar berisi rancangan undang-undang (RUU) prioritas tahun depan. Lebih dari itu, Fajri menyebut bahwa prolegnas merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja DPR di tahun ini. “Jadi…

PSHK Kritik Keterlambatan Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Meski telah disetujui bersama antara pemerintah, Badan Legislasi (Baleg), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 tak kunjung disahkan DPR hingga saat ini. Keterlambatan pengesahan menjadi bagian dari kinerja legislasi DPR yang dianggap buruk. Padahal, terdapat sejumlah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditunggu-tunggu masyarakat. Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum…

Ancaman Demokrasi dari Somasi Gubernur Kalimantan Selatan

Blog

Di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan, kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengeluarkan somasi atas unggahan foto ataupun video yang berhubungan dengan banjir tersebut. Dia mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke polisi menggunakan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Somasi itu mendapat respons dari banyak…

Legislasi 2021 : Abai Sejak Perencanaan

Publikasi, Siaran Pers

Satu bulan berjalan di tahun 2021, tetapi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 belum disahkan sampai sekarang. Hal ini berdampak pada belum dapat terlaksananya kinerja legislasi DPR dan Pemerintah, padahal ada sejumlah RUU yang menjadi perhatian dan ditunggu-tunggu publik. Keterlambatan tersebut semakin memperpanjang catatan yang serupa di 2 tahun terakhir sejak tahun 2019 dan 2020. Secara…

Peluncuran Lexikan.id: Kebijakan Sektor Perikanan Harus Berbasis Bukti dan Sains

Publikasi, Siaran Pers

  Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan signifikansi ekonomi yang penting bagi masyarakat dan negara. Kontribusinya bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi protein hewani dan ketahanan pangan sangat signifikan, yaitu antara 25–65% berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO). Mengingat hal tersebut, serta adanya penangkapan…

Perketat Penerapan Asas Perundang-undangan

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Indonesia saat ini sedang mengalami permasalahan dalam sistem pengelolaan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah sudah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan melalui penyederhanaan regulasi. Komitmen itu telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan paket kebijakan revitalisasi hukum, yang terdiri dari tiga program, yaitu penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-Undang…

Minim Partisipasi Rentan Represi

Siaran Pers

Catatan Hukum Akhir Tahun 2020 Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat ada 6 isu hukum yang menggambarkan secara umum apa yang terjadi pada 2020. Keenam isu itu mencakup Legislasi, Penegakan Hukum, Peradilan, Anti-Korupsi, HAM dan Demokrasi, dan Tata Kelola Penanganan COVID 19. Catatan terhadap keenam isu…

Ruang Gerak Masyarakat Sipil Sesudah UU Cipta Kerja

Aktivitas

Sejak Presiden Joko Widodo mewacanakan gagasan Undang-Undang sapu jagat (omnibus law) akhir tahun lalu hingga berlangsungnya proses pembentukan UU Cipta Kerja, berbagai upaya pembatasan ruang gerak masyarakat sipil terus terjadi. Sejumlah peristiwa mengonfirmasi hal itu, dan salah satu di antaranya tercermin dari pernyataan presiden yang meminta aparat keamanan untuk mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap…

Diskusi Kelompok Terpumpun: Pembahasan Modul Penanganan TPPO di Persidangan Bagi Hakim

Aktivitas

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maraknya kasus TPPO dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaktahuan korban dan keluarga akan modus TPPO, tingkat kerentanan korban yang tinggi, hingga adanya jaringan pelaku TPPO yang kuat dan beroperasi secara internasional. Dalam karakteristik tindak pidana seperti TPPO ini menuntut adanya pemahaman dan…