Seri Diskusi Omnibus Vol. 4: Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik Atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja

Aktivitas

Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sektor yang akan direkonstruksi pengaturannya dengan argumentasi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah rumusan perubahan ketentuan dalam draf RUU itu memunculkan beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana cara negara melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya…

Seri Diskusi Omnibus Vol. 3: Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja: Demi Investasi atau Masa Depan Generasi?

Aktivitas

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mengubah sejumlah undang-undang bidang pendidikan, antara lain, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Menurut Anggota Badan Legislasi DPR…

Takkan Lari Teknologi Dikejar

Blog

Kita mungkin sudah terlalu sering mendengar ungkapan bahwa hukum selalu tertinggal dibanding teknologi. Teknologi digambarkan selalu melesat maju dan cepat berkembang, sementara hukum seperti juru parkir kesiangan yang muncul tergopoh-gopoh mengejar dari belakang dan berusaha mengatur. Hubungan hukum dan teknologi sering digambarkan seperti hubungan Tom & Jerry. Penuh adegan kejar-kejaran yang konyol, dan jadi tontonan…

Podcast PSHK Episode 2: Pemantauan Parlemen Masa Pandemi

podcast

Pada Podcast PSHK episode kedua ini, kami ngobrol bersama dengan Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi soal proses pembentukan sebuah Undang-undang, cara masyarakat memantau proses tersebut di tengah pandemi Covid-19, hingga upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi proses pembentukan sebuah Undang-undang. Yuk dengarkan!

Degradasi Perencanaan Legislasi atas Nama Evaluasi

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pengurangan 16 RUU, penambahan 3 RUU, dan penggantian 2 RUU dari target prioritas legislasi tahun 2020 oleh DPR dan Presiden di tengah tahun berjalan menegaskan kembali adanya permasalahan dalam perencanaan legislasi. Berbagai permasalahan terlihat jelas, mulai dari tidak realistisnya jumlah RUU yang menjadi prioritas setiap tahunnya,…

Ruang Korupsi dalam Investasi Cipta Kerja

Tak Berkategori

Penolakan masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepantasnya direspons oleh pemerintah dengan menghentikan pembahasannya, bukan mendorong pengesahannya. Pasalnya, dari sebelas kluster yang ada dalam rancangan yang menggunakan pendekatan omnibus law ini, hampir semuanya mengandung masalah. Bab tentang investasi dan proyek strategis nasional, misalnya, secara gamblang memperlihatkan bagaimana praktik korupsi bisa…

Empat Langkah Perbaikan Tata Kelola Regulasi Saat Menghadapi Krisis

Reformasi Regulasi

Mulai membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah, memperbaiki proses harmonisasi, hingga mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan. Beberapa hari lalu beredar rekaman video Presiden Joko Widodo yang menegur keras kinerja kabinetnya, khususnya dalam menghadapi krisis penanganan pandemi Covid-19. Sebagai orang nomor satu di pemerintahan, Jokowi nampak kecewa dengan kinerja jajarannya. Ujungnya, Presiden…

Ini Saran PSHK Usai Jokowi Marahi Menterinya…

Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PSHK) M Nur Sholikin mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu segera memperbaiki secara menyeluruh manajemen tata kelola peraturan perundang-undangan. Menurut Nur, penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan menteri-menteri Presiden Jokowi banyak terhambat regulasi, sehingga menjadi lambat. “Kemarahan beberapa waktu lalu menegaskan kembali adanya kegentingan yang memaksa…

Ulang tahun ke-22, PSHK Luncurkan Podcast

podcast

Pada ulang tahun ke-22, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan Podcast PSHK yang akan membahas soal reformasi hukum dan upaya-upaya mewujudkan pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial. Podcast merupakan siaran dalam bentuk audio digital yang dapat diputar secara streaming atau diunduh ke peranti digital. Dengan podcast ini, PSHK berharap isu hukum jadi lebih…