Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Blog

Sejak kasus pertama penyakit Covid-19 di Indonesia dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penggunaan teknologi informasi meningkat untuk keperluan pertemuan dan belanja konsumsi. Zoom, Skype, Google Meet, dan Webex menjadi aplikasi populer untuk mengadakan pertemuan. Aplikasi belanja pun tidak kalah populer dan meningkat pemanfaatannya. PSBB telah mendorong masyarakat untuk belanja secara daring (online) melalui…

Polemik Penerbitan Perppu Momen Revisi UU Pembentukan Peraturan

Reformasi Regulasi

Meskipun terdapat putusan MK 138/PUU-VII/2009, ketiadaan penafsiran baku tentang frasa “masa sidang berikutnya” dalam Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2002 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-10 mulai dibahas Badan Anggaran pada Senin (4/5/2020). Keputusan itu merupakan hasil rapat Badan Musyarah (Bamus)…

Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja

Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partisipasi publik atas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah seharusnya diwujudkan oleh pemerintah dan DPR, termasuk dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Kekhawatiran minimnya partisipasi publik atas penyusunan RUU ini sejak awal sudah disampaikan serikat buruh, pakar dan akademisi. Bahkan, serikat buruh menolak pembahasan RUU yang tengah bergulir di Badan Legislasi (Baleg)…

Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Nantinya Diyakini Tak Partisipatif

Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Solikhin mengatakan, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan berpengaruh besar terhadap kelanjutan pembahasan RUU sapu jagat tersebut. Sebab, meskipun klaster ketenagakerjaan ditunda pembahasannya, klaster lainnya tetap dibahas dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada akhirnya tetap…

Pembahasan dan Substansi Bermasalah, Presiden Harus Segera Tarik RUU Cipta Kerja

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Presiden Joko Widodo hari ini, Jumat (24/4) menyatakan bahwa Pemerintah telah menyampaikan permintaan kepada DPR untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Hal itu sejalan dengan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (23/4) lalu yang meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menunda pembahasan…

Mendorong Regulasi Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19

Reformasi Regulasi

Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan menangani pandemi coronavirus disease (Covid-19). Salah satunya di sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Pedoman Perlindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Namun, surat tertanggal 17 Maret 2020 itu dinilai belum cukup memadai untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19. Peneliti…

Pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja Langsung ke Panja: Partisipasi Terpangkas, Tata Tertib Diterabas

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang langsung membentuk dan menyerahkan pembahasan RUU Cipta Kerja kepada Panitia Kerja (Panja) harus ditolak karena melanggar prosedur formal legislasi. Langkah itu merupakan penyimpangan dari prosedur pembentukan UU dalam Tata Tertib DPR, melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…

Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja

Aktivitas, Reformasi Regulasi, Webinar

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar webinar seri keduadengan mengusung tema “Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja” Kamis, 16 April 2020. Diskusi daring ini menghadirkan dua orang pembicara,Mova Al Afghani  dan Gumilang Aryo Sahadewo. Rangkaian webinar ini merupakan salah satu kegiatan dalam upaya advokasi PSHK untuk mendorong revisi…