Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pada hari ini, Selasa 14 April 2020, DPR mengagendakan pelaksanaan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja. Agenda utama rapat ini adalah untuk menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja antara DPR dan Pemerintah. Langkah DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Cipta…
Ahmad Fikri Assegaf mengatakan bahwa keadaan legislasi kita dari ujung keujung memiliki banyak masalah mendalam yang menyebabkan kita berada dalam kondisi kritis regulasi. Sementara keberadaan lembaga independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak kunjung dieksekusi pembentukannya. Padahal, melihat permasalahan regulasi saat ini, yang paling penting adalah harus ada lembaga yang benar-benar mengakomodir…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Menteri Kesehatan resmi mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19 pada Jumat 3 April 2020. Alih-alih mempercepat, justru peraturan tersebut malah menambah rentang birokrasi dan cenderung keluar dari mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR resmi menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III, 30 Maret 2020. Sidang itu digelar setelah diundur dari jadwal sebelumnya pada 23 Maret 2020. Pembukaan Masa Sidang III ini merupakan momentum penting DPR untuk menjalankan peran dalam penanganan COVID 19 di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Sidang Paripurna…
Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terkait Status Darurat Kesehatan Nasional Jakarta (29/3/2020). Hingga Sabtu (28/3), pemerintah telah mengumumkan total kasus positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia sudah lebih dari 1000 kasus yang tersebar di 28 provinsi dan lebih 100 orang dinyatakan meninggal dunia. Dengan angka ini, tingkat kematian atau case…
Saat ini di Indonesia telah jatuh korban 32 orang meninggal dan 309 positif terinfeksi Covid 19. Keterlambatan antisipasi serta penanganan oleh Pemerintah memiliki andil dalam jatuhnya korban tersebut. PSHK menyoroti beberapa hal yang menyebabkan lambatnya penanganan Covid 19 di Indonesia, yaitu: 1. Belum jelasnya status penanganan Covid 19; 2. Tidak jelasnya alur koordinasi antara Pemerintah…
Permasalahan terkait regulasi yang umum terjadi di banyak negara adalah inkonsistensi pengaturan, absennya monitoring dan evaluasi terhadap regulasi, proses pembentukan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta regulasi yang dibentuk tidak terencana dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Cesar Cordova, Senior Director di Jacobs, Cordova & Associates, dalam kuliah umum internasional bertajuk “Setting and…
Seharusnya pemerintah membangun sistem manajemen regulasi nasional Ratusan, bahkan mungkin ribuan, peraturan perundang-undangan lahir setiap tahun. Mulai dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga ke desa-desa. Presiden punya kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres; sementara para pembantunya yang tersebar di 22 Kementerian juga berwenang menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Belum lagi peraturan di level daerah provinsi…
The House of Representatives (DPR) published in January its list of priority bills (National Legislative Program, Prolegnas) for 2020. It says it plans to deliberate 54 bills(link is external) in this year’s legislative sitting period, and they include four worrying: “carry-over bills”(link is external) from the previous DPR term (2014-2019): the revised criminal code bill (RKUHP or RUU KUHP), amendments to…