Sejumlah Harapan terhadap ‘Nahkoda’ Badan Legislasi Pemerintahan

Reformasi Regulasi

Calon kandidat pimpinan badan legislasi ini disyaratkan harus berkompeten, dari kalangan profesional, dan tidak terkait atau berafiliasi dengan partai politik. Karena itu, disarankan Presiden bisa menunjuk/memilih pimpinan lembaga ini dari kalangan profesional yang mengerti betul seluk beluk persoalan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani berlakunya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas…

Tiga Catatan Penting untuk Fungsi Legislasi DPR

Reformasi Regulasi

Berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, meningkatkan kuantitas dan kualitas legislasi, hingga membangun sistem partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU. Setelah dilantik pada 1 Oktober lalu, Anggota DPR periode 2019-2024 mulai bekerja menyusun alat kelengkapan dewan sebagai bagian menjalankan fungsi DPR yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tantangan DPR dalam 5 tahun ke depan diperkirakan semakin berat…

Respons Buruk Unjuk Rasa

Blog

Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah te­rus berlanjut. Tidak jarang, demo berakhir ricuh menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Korban jiwa berjatuhan. Tuntut­an demonstran di berbagai dae­rah seragam untuk mencabut beberapa undang-undang (UU). Salah saatunya, hasil Revisi Un­dang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang Sumber Daya Air. Kedua UU…

‘Buzzer’ dan Merawat Ruang Publik Kita

Blog

Dalam beberapa hari belakangan ini pemberitaan di media membuat kita paham bahwa ada mahasiswa yang bisa dibeli dengan kekuasaan dan ada kekerasan aparat dalam menghadapi massa aksi. Mahasiswa, sebagaimana aparat, bukan sosok suci dan memiliki banyak dimensi dalam dinamika mereka sebagai kelompok. Publik, dibantu oleh media, menjadi semakin kritis dalam menyikapi tuduhan anarkis pada mahasiswa…

Pelemahan perlindungan terhadap perempuan di era reformasi dalam agenda RUU PKS dan RKUHP

Blog

Proses untuk buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan, sebaliknya, menunda-nunda Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menegaskan perempuan terus menjadi korban dalam berbagai aspek. Bahwa perempuan kerap diasosiasikan sebagai warga kelas dua Indonesia bukanlah hal baru. Hak-hak perempuan masih terbatas dan mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual apapun afiliasi politiknya. Akan tetapi, akan…

DPR PERLU GUNAKAN HAK INTERPELASI UNTUK MINTA PERTANGGUNGJAWABAN POLRI

Tak Berkategori

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Tindakan Represif Aparat Polri dalam Berbagai Kesempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat sorotan karena melakukan berbagai tindakan kontra demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam satu pekan terakhir. Korban jiwa berjatuhan dan disinyalir berasal dari tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi di sejumlah…

Lemahnya aturan pengendalian tembakau di belakang polemik audisi bulu tangkis Djarum

Blog

Di Indonesia, promosi rokok tidak dilarang; hanya dibatasi tanpa ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Ini menjadi salah satu kelemahan upaya pemerintah mengendalikan rokok dan melatarbelakangi polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum) baru-baru ini soal penggunaan merek rokok di audisi beasiswa bulu tangkis untuk anak-anak. Lebih dari 200.000 penduduk…

MENGATASI KEBUNTUAN, PRESIDEN SEBAIKNYA TARIK SURPRES PEMBAHASAN RUU REVISI UU KPK

Siaran Pers

Siaran Pers PSHK Merespon Situasi Terkini Pemberantasan Korupsi Kondisi Pemberantasan Korupsi mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yang sejak awal sudah bermasalah. Ada tiga aspek yang mendasari kebuntuan terjadi, yaitu Pertama, pernyataan Pimpinan KPK menegaskan bahwa KPK tidak…

Tolak Revisi UU KPK

Blog

Perang melawan korupsi bakal semakin sulit. Se­panjang sejarahn­ya, lembaga antikorupsi selalu mendapat perlawanan sengit koruptor, sehingga tumbang. Indonesia pernah beberapa kali memiliki “lembaga” pem­berantasan korupsi. Pada 1970, Presiden Soeharto memben­tuk Komisi Empat yang hanya berumur empat bulan. Presiden Abdurrahman Wa­hid membentuk Tim Gabun­gan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin Ha­kim Agung, Adi Andojo Soetji­pto, yang hanya…