Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017. …
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut, Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers. Dengan…
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut, Indonesia masuk dalam 10 negara Top…
Untuk menciptakan iklim berusaha yang baik (Ease of Doing Bussiness) di Indonesia, maka tak dapat dilepaskan dari peran pengadilan. Lalu, inisiatif apa saja yang telah dan akan dilakukan Pengadilan untuk mewujudkan hal tersebut? Forum diksusi panel Indonesia Judicial Reform Forum #IJRF akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Diskusi akan dihadiri oleh: Keynote speech: Soltoni Mohdaly (Ketua Kamar Perdata…
Dari tiga opsi pemindahan ibu kota yang dapat dipilih pemerintah. Masing-masing punya implikasi secara hukum yang wajib diperhatikan sejak awal prosesnya. Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi…
Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, berpendapat bahwa pemerintah mesti mengkaji serta memperhatikan sejumlah aspek, salah…
Pada Rabu, 23 Mei 2017, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP, Ahmad Maulana…
