Ketiadaan Anggaran Bukan Alasan Tepat Pemerintah Tidak Memenuhi Hak Warga Negara dengan Disabilitas

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, pada 10 Desember 2017 diselenggarakan diskusi yang mengangkat judul “Disabilitas dan Kekerasan Seksual dalam Akses Keadilan”. Kegiatan diskusi ini diselenggarakan atas kolaborasi tiga lembaga, yaitu MaPPI FHUI, SIGAB dan LBH Apik. Diskusi ini diselenggarakan di dua kota secara bersamaan, yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Hadir sebagai…

Pertemuan PSHK-STHI Jentera dengan Dubes Kanada untuk ASEAN

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Marie-Louise Hannan, Duta Besar Kanada untuk ASEAN. Dalam kunjungannya, Marie  didampingi David Williams dari Kedutaan Besar Kanada, Vladmir Napoleon dari Senior Investigator Royal Canadian Mounted Police dan Patrice Poitevin dari University of Ottawa. Kunjungan delegasi tersebut diterima…

Indonesia harus membuat pengadaan tanah lebih transparan dan partisipatif

Beberapa hari terakhir aktivis di Yogyakarta menyebarkan beberapa pesan tulisan, video, dan pernyataan sikap sehubungan dengan pengosongan lahan di Kabupaten Kulon Progo untuk New Yogyakarta International Airport (NYIA). Dalam beberapa video yang tersebar, tampak warga bertahan menolak menjual tanah dan menerima ganti rugi yang menurut mereka dipaksakan sepihak. Kasus Kulon Progo adalah satu contoh proses…

Perlu Penguatan Komunikasi Lembaga Riset dengan Sektor Swasta

Pelaku usaha bidang hukum juga berkontribusi dalam upaya perbaikan atau reformasi hukum. Sebagai contoh lawfirm yang sering berhubungan dengan pelayanan pengadilan dan selama ini menjadi penerima manfaat dari berbagai program reformasi peradilan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PSHK, M Nur Sholikin sebagai salah satu panelis dalam Forum Riset dan Bisnis yang diselengarakan di Jakarta, 29 November 2017.…

Diskusi Publik “Mengurai Penilaian Kinerja Pengadilan di Indonesia”

Penilaian kinerja pengadilan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di pengadilan. Saat ini, terdapat beberapa bentuk penilaian, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), audit reguler oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), serta akreditasi penjaminan mutu pengadilan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA. Untuk…

MA Kebut Akreditasi demi Masyarakat

SISTEM peradilan di Indonesia masih perlu dibenahi. Hal itu mengacu pada masih banyak pengadilan di Indonesia yang belum disertifikasi. Hingga saat ini baru 24 pengadilan tinggi dan 185 pengadilan negeri yang terakreditasi. Ketua Tim Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Wahyudin mengatakan, selama dua tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sertifikasi terhadap 30 pengadilan tinggi dan 352 pengadilan…

Benahi Sistem Manajemen Perkara

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…

Perpu Ormas dan Solusi yang Meleset

PEMERINTAH akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Mengingkari pernyataan sebelumnya untuk menempuh jalur peradilan, pemerintah malah mengambiljalan pintas, atas alasan kegentingan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti…

Konstitusionalisme Baru dan Hak Angket KPK

Hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat perlawanan secara luas dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu perlawanan dari perspektif hukum tata negara datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, yang menolak penggunaan hak angket DPR kepada KPK. Salah satu argumentasi pokok dari Asosiasi adalah secara hukum hak angket…