Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

PSHK bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbangkumdil MA RI) atas dukungan Program USAID CEGAH telah menyusun restatement tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di…

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan Peluang Penerapannya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Melihat realitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum efektif menerapkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk memberi efek jera dan pemiskinan terhadap koruptor, sementara terdapat kebutuhan segera untuk menerapkannya, maka kajian komprehensif terhadap konsep perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut menjadi amat relevan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian…

Menyatakan Kembali Hukum yang Dapat Dipertanggungjawabkan

  Salah satu tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum khususnya praktik penegakan hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur yang mengkaji konsep-konsep hukum tertentu secara mendalam. Penafsiran atas konsep-konsep hukum pun seringkali tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari segi ilmiah maupun yuridis. Akibatnya, muncul inkonsistensi dalam penegakan hukum karena penafsiran atas konsep-konsep hukum diserahkan…

RAZIA DAN PENYITAAN BUKU BESAR-BESARAN MELANGGAR HUKUM

Jaksa Agung mengusulkan untuk dilakukan razia besar-besaran dan perampasan terhadap buku berpaham komunis. Pernyataan Jaksa Agung ini justru melegalisasi tindakan main hakim sendiri dan bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD NRI 1945. Pernyataan Jaksa Agung tersebut merupakan preseden buruk dan mengancam praktik demokrasi di Indonesia. Rezim kewenangan penyitaan oleh Kejaksaan terhadap barang cetakan, termasuk…

Mengejar Ketertinggalan Pembenahan Hukum, Pemerintah Perlu Menetapkan Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Catatan Akhir Tahun 2018 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bidang Regulasi dan Peradilan Berbagai peristiwa hukum penting selama 2018 memberikan catatan tentang belum adanya penegakan dan kebijakan pembenahan hukum yang memberi dampak signifikan dan berpihak pada masyarakat. Penegakan dan pembenahan hukum pada 2019 akan berada dalam situasi yang lebih berat. Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif…

Catatan Hukum 2018 dan 8 Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Pembenahan hukum sampai dengan saat ini belum menunjukkan perubahan yang sangat berarti dan menyentuh pada persoalan dasar dalam penegakan hukum.   Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melihat sepanjang tahun 2018 pembenahan dan penegakan hukum di Indonesia masih berjalan lambat. Hal ini terlihat dari masih ada ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dialami internal…

Negara Harus Berperan dalam Menciptakan Lingkungan Kondusif bagi Masyarakat Sipil

Lingkungan kondusif bagi organisasi masyarakat sipil menjadi prasyarat utama dapat berjalannya pembangunan yang partisipatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lingkungan kondusif itu dapat terwujud setidaknya karena dua hal: pertama, ketika negara memberikan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan inovasi; kedua, apabila negara tidak menggunakan pendekatan kontrol politik-keamanan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Hal…

M. Nur Sholikin Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2003) Sholikin memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2003. Selain sebagai peneliti senior PSHK, ia juga berperan sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera periode 2020-2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…

Giri Ahmad Taufik PhD Candidate – Griffith University (saat ini) Magister of Laws – Melbourne University (2010) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (2005) Giri, dia biasa dipanggil, terlibat dalam berbagai judul penelitian dan advokasi sejak bergabung di PSHK pada 2010. Penelitian pertamanya adalah “Catatan Kinerja DPR Tahun 2010” yang merupakan penelitian reguler PSHK…