Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri menilai Fraksi Golkar harus memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan Novanto.
Ia mengatakan sudah sepatutnya Fraksi Partai Golkar melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada yang bersangkutan.
“Partai tidak boleh menjadi pelindung orang yang melakukan skandal atau pelanggaran etika,” ujar Ronald di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).
Ronald mengatakan PAW terhadap Novanto perlu dilakukan mengingat ada tiga alasan, yakni Novanto telah terbukti dua kali melakukan pelanggaran etika. Jika merujuk pada Pasal 239 ayat (2) huruf b menyebutkan anggota DPR dapat dilakukan PAW apabila melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPR. Fakta putusan MKD, menurutnya, menjadi dasar yang kuat bagi Partai Golkar untuk melakukan hal ini.
“Semua fakta perbuatan, pertemuan, dan permintaan saham sudah sangat terang-benderang dibuka oleh MKD. Pada titik ini, seharusnya tidak tutup mata atas track record seorang Novanto,” tandasnya.
Alasan kedua, lanjut Ronald, adalah kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Ia berpandangan, ada potensi Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid diproses secara hukum.
Menurutnya, untuk menghindari intervensi dan gangguan dalam proses hukum, seharusnya Golkar melakukan PAW terhadap Novanto. Alasan ketiga, sambung dia, Novanto berpotensi mengulangi perbuatannya dengan kedudukannya sebagai anggota DPR RI.
“Sehingga seharusnya partai mencegah sejak dini agar perbuatan yang sama tidak terulang. Tapi sekali lagi, orang yang mau di PAW ini adalah posisinya adalah orang yang menandatangani surat, dia pula yang akan meneruskan ke pihak yang berwenang (ke Presiden). Jadi menurut saya tidak bisa sepenuhnya Novanto berlindung sebagai Ketua Fraksi,” paparnya.(Q-1)
============================================================================
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/
Dirilis pada : Selasa, 22 Desember 2015