DPR PERLU GUNAKAN HAK INTERPELASI UNTUK MINTA PERTANGGUNGJAWABAN POLRI

MENGATASI KEBUNTUAN, PRESIDEN SEBAIKNYA TARIK SURPRES PEMBAHASAN RUU REVISI UU KPK

REVISI RUU KPK PENUH KEJANGGALAN, PRESIDEN JANGAN KELUARKAN SURPRES

8 FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN REGULASI NASIONAL USULAN PSHK

Setengah Hati di Reformasi Regulasi, Lemah di Penegakan Hukum

PSHK memandang, gagasan amendemen UUD 1945 yang bertujuan menghidupkan kembali GBHN harus ditolak karena 5 alasan sebagai berikut.

PEMBATALAN KELULUSAN DOKTER GIGI ROMI DISKRIMINATIF

Pernyataan Sikap Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pidato Visi Indonesia

Pembukaan Pos Pengaduan Masyarakat terhadap Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia

Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas Contrarius Actus

MENGATASI KEBUNTUAN, PRESIDEN SEBAIKNYA TARIK SURPRES PEMBAHASAN RUU REVISI UU KPK

8 FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN REGULASI NASIONAL USULAN PSHK

Setengah Hati di Reformasi Regulasi, Lemah di Penegakan Hukum

PSHK memandang, gagasan amendemen UUD 1945 yang bertujuan menghidupkan kembali GBHN harus ditolak karena 5 alasan sebagai berikut.

PEMBATALAN KELULUSAN DOKTER GIGI ROMI DISKRIMINATIF

Pernyataan Sikap Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pidato Visi Indonesia

Pembukaan Pos Pengaduan Masyarakat terhadap Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia

Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas Contrarius Actus