Skip to content

Facebook Twitter Instagram YouTube

021 8370 1809pshukum@35.247.152.239Monday – Friday 10 AM – 8 PM

pshk.or.id

toward socially responsible lawmaking

Beranda
Publikasi
Aktivitas
Blog
Tentang Kami
Reformasi Regulasi
Kontak

Search:

Beranda
Publikasi
Aktivitas
Blog
Tentang Kami
Reformasi Regulasi
Kontak

Promoting Socially Responsible Law-Making in Indonesia

You are here:

Home
Penelitian
Arsip Penelitian
Promoting Socially Responsible Law-Making in…

By PSHK 18 Januari 2007

Share this post

TweetShare on Twitter Pin itShare on Pinterest Share on FacebookShare on Facebook Share on LinkedInShare on LinkedIn

Recent Articles

Proyeksi Lima Tahun ke Depan dalam Perspektif Masyarakat Sipil
17 Oktober 2019
Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Pasca Pemilu 2019 dan Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
17 Oktober 2019
Diskusi Publik Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Pasca Pemilu 2019
15 Oktober 2019
Sejumlah Harapan terhadap ‘Nahkoda’ Badan Legislasi Pemerintahan
14 Oktober 2019

Tags

advokat art Badan Legislasi Pemerintah beauty bg blog budi gunawan build business capres construction disabilitas dpr finance hukum investment kapolri KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB) kpk kuhp lalu lintas lawmotion legislasi masyarakat mk news ormas pelayanan publik pemilu Pengelolaan Perkara Tilang peradi perda prolegnas property pshk Reformasi Regulasi reklame ruu RUU Disabilitas RUU KPK RUU ORMAS ruu pd UU Ormas work world

Pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial atau towards socially responsible lawmaking. Itulah visi dari PSHK. Didirikan pada 1998, PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya terfokus pada legislasi dan peradilan.

Alamat

Puri Imperium Office Plaza, UG-11-12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta Selatan 12980

Telp; Fax
(021) 8370-1809; (021) 8370-1810
Email
pshukum@35.247.152.239

Find us on:

Facebook Twitter YouTube Instagram

Terbaru

Proyeksi Lima Tahun ke Depan dalam Perspektif Masyarakat Sipil
17 Oktober 2019
Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Pasca Pemilu 2019 dan Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
17 Oktober 2019
Diskusi Publik Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Pasca Pemilu 2019
15 Oktober 2019