Jan262016Info LegislasiPublikasi By PSHK26 Januari 2016Tags: RUU Disabilitas Share this post TweetShare on Twitter Pin itShare on Pinterest Share on FacebookShare on Facebook Share on LinkedInShare on LinkedIn Pembahasan dan Substansi Bermasalah, Presiden Harus Segera Tarik RUU Cipta Kerja24 April 2020Pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja Langsung ke Panja: Partisipasi Terpangkas, Tata Tertib Diterabas20 April 2020Penetapan Status Keadaan Bencana Momentum Tepat Menghentikan Pembahasan Ruu Cipta Kerja14 April 2020Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 : Menambah Birokrasi Memperlambat Aksi6 April 2020Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan3 April 2020Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)2 April 2020
Pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja Langsung ke Panja: Partisipasi Terpangkas, Tata Tertib Diterabas20 April 2020
Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan3 April 2020
Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)2 April 2020
