Fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang memiliki pengaruh dan ruang yang menentukan hajat hidup masyarakat. Setiap undang-undang yang dihasilkan mengikat rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Peran DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dipilih sebagai sorotan utama mengingat lembaga politik itu mengemban tanggung jawan partisipasi publik.
Hasil pengamatan PSHK pada tahun kedua masa jabatan DPR periode 2009—2014, DPR masih saja tidak maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi secara transparan dan akuntabel. DPR (dan Pemerintah) terkesan menghiraukan substansi utama, yaitu kepentingan rakyat. Tidak belebihan jika kemudian muncul pertanyaan tentang pelaksanaan fungsi legislasi sebagai perjuangan aspirasi atau sekadar transaksi politik antar-pembentuk-undang-undang.
Buku ini mengulas dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama 2011. Selain kuantitas capaian undang-undang, pembahasannya juga menukik kualitasnya. Selain itu, perkembangan internal kelembagaan DPR, pelaksanaan fungsi seleksi pejabat publik, hingga hubungan DPR dengan lembaga lain juga turut dibahas.
Penilaian dan pandangan dalam buku ini diharapkan memberikan inspirasi dan mewarnai pengambilan keputusan bagi para anggota DPR. Lebih dari itu, buku ini juga ditujukan untuk memancing masyarakat luas untuk lebih berperan aktif dalam agenda perubahan, khususnya dalam pengawalan proses legislasi. Semoga kinerja legislasi para wakil rakyat yang kini masih kental dengan transaksi kepentingan kelompok masing-masing menjelma menjadi kinerja legislasi yang penuh dengan perjuangan mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia.