Reformasi Regulasi - pshk.or.id

Apr82019

Diskusi Publik Daerah Semarang : Kebutuhan Pengetatan Evaluasi dalam Rangka Reformasi Regulasi Daerah

Aktivitas, Reformasi Regulasi08/04/2019 4:54 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) menggelar Diskusi Publik Agenda Reformasi Regulasi: Penataan Kelembagaan Regulasi di Daerah pada Selasa (2/4/2019) di Semarang. Hadir sebagai narasumber, yaitu dosen Fakultas Hukum Undip Lita Tyesta Adi Listiya Wardhani, perwakilan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Mulyono, Anggota Staf Ahli Kementerian…

Details

Mar262019

Kinerja Legislasi Lemah, Perlu Optimalisasi Peran BKD DPR

Reformasi Regulasi26/03/2019 1:13 PM

Belum optimalnya kinerja penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) terus menjadi sorotan publik. Tentu ini menjadi perhatian lembaga pembentuk undang-undang (UU) baik DPR maupun pemerintah. Karena itu, di internal DPR sendiri, peran peneliti amat vital dalam upaya optimalisasi proses pembentukan sebuah RUU agar lebih efektif. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Sholikin mengatakan pembahasan RUU…

Details

Mar252019

Menteri Bambang Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi untuk Sinergikan Kebijakan dan Regulasi Nasional

Reformasi Regulasi25/03/2019 5:13 PM

JAKARTA – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi kebijakan.…

Details

Mar252019

Andalkan Teknologi Mudahkan Sinergi Pengelolaan Kebijakan Pemerintah

Reformasi Regulasi25/03/2019 5:04 PM

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mendorong, dibentuknya lembaga pengelola regulasi untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Keberadaan lembaga tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia menekankan, penataan regulasi juga harus sejalan dengan sistem KRISNA e-planning, sehingga pemerintah dapat melakukan cut loss budget pada tahapan perencanaan yang…

Details

Mar252019

Lembaga khusus tangani regulasi akan dibentuk pasca pilpres

Reformasi Regulasi25/03/2019 4:54 PM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Langkah pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang menangani soal regulasi tinggal sedikit lagi. Hal ini agar masalah tumpang tindih regulasi tidak akan terjadi lagi kedepannya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, masalah regulasi memang sangat krusial bagi pembangunan nasional. Sebab, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemudian berusaha. Sehingga kerap setiap kebijakan yang…

Details

Menteri PPN/Bappenas dorong lembaga pengelolaan regulasi

Reformasi Regulasi25/03/2019 4:39 PM

Elshinta.com -Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi…

Details

Mar252019

Bappenas Sarankan Presiden Bentuk Lembaga Pengelola Regulasi

Reformasi Regulasi25/03/2019 4:25 PM

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyarankan kepada presiden yang terpilih melalui Pilpres 2019 nanti agar membentuk lembaga pengelola regulasi. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan lembaga itu patut ada untuk mengatur sirkulasi pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Usulan Bappenas itu tak lepas dari tujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia. “Saran Bappenas untuk…

Details

Mar252019

Menteri Bambang Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi

Reformasi Regulasi25/03/2019 4:16 PM

INDOPOS.CO.ID – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain, regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja. Begitu pula kualitas institusi yang masih rendah terutama…

Details

Mar252019

Bappenas: Regulasi dan Institusi Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Reformasi Regulasi25/03/2019 3:18 PM

WE Online, Jakarta – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih…

Details