Salah Kaprah UU Ormas dan Basa-basi Penegakan Hukum
Akhir April lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pernyataan soal kebutuhan merevisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Menurut dia, revisi itu diperlukan untuk mengatur pengawasan aliran dana kepada ormas, sebagai respons atas maraknya aksi premanisme yang dilakukan atas nama ormas. Wacana revisi UU Ormas hampir selalu mencuat tiap kali negara gagal mengendalikan kekerasan oleh…