A recent article published in the Bulletin of Indonesian Economic Studies in January, titled “Business-Politics Relations in Indonesia: Oligarchization of Democracy”, provides an academic foundation for the long-held hypothesis that oligarchs play a dominant role in Indonesia’s legislative process. Written by Greenpeace Indonesia activists Iqbal Damanik, Arie Rompas and Zulfa Nadia, alongside academics Ward Berenschot…
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal realisasi pembentukan Badan Legislasi Nasional dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, 11 Februari 2025. Lembaga baru tersebut diharapkan menjadi mitra Badan Legislasi DPR dalam pembentukan rancangan undang-undang. Gagasan mendirikan badan khusus untuk mengelola proses legislasi bukan hal baru. Pada awal…
Di penghujung pemerintahannya, Joko “Jokowi” Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengenai aturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. PP No. 28 Tahun 2024 secara resmi menggantikan 31 peraturan pelaksana lain pada sektor kesehatan. Salah satu bagian yang perlu disoroti dalam PP Kesehatan terbaru adalah soal ketentuan pengendalian tembakau. Pasalnya, terdapat sejumlah ketentuan anyar…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat ada tiga hal yang perlu disoroti dalam 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran, khususnya dalam bidang legislasi dan kebebasan sipil (civic space). Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih mewarisi sejumlah catatan legislasi dan kebebasan sipil dari pemerintahan era Joko Widodo. Pada waktu yang sama, tindakan perbaikan…
