Sebagai sebuah parameter ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Socially Responsible Law Making juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menilai kualitas (proses dan substansi) suatu peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peraturan tersebut baik atau buruk.
Sudah cukup banyak fakta empirik mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang prosesnya tidak paripurna sehingga yang timbul adalah peraturan yang “salah sasaran” atau tidak memberikan solusi yang seharusnya.
Pembahasan soal kualitas menjadi penting ketika memahami legislasi sebagai suatu produk politik yang tentunya sarat kepentingan. Tarik menarik berbagai kepentingan akan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang mengikat semua orang.
