Sering kali terdengar usulan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU, tetapi kali ini berbeda. Jaringan Revisi Advokasi Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (JARI PPTKILN) justru mendesak DPR agar menunda pembicaraan mengenai RUU itu sampai setelah Pemilu 2014. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu,…
Selasa, 3 September 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan pertemuan dengan fraksi Partai Golkar. Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat fraksi Golkar Gedung Nusantara I DPR RI tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Komisi III dari fraksi Partai Golkar seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo,…
Perbaikan bidang regulasi yang mengatur tentang seluk beluk legislasi daerah, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan anggota dan system pendukung DPRD menjadi prasyarat untuk menghasilkan perda yang baik.
Perbaikan bidang regulasi yang mengatur tentang seluk beluk legislasi daerah, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan anggota dan system pendukung DPRD menjadi prasyarat untuk menghasilkan perda yang baik.
