Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Surat Menteri Perhubungan Mengenai Transportasi Berbasis Aplikasi
“Pemerintah Harus Perkuat Kerangka Hukum Ekonomi Kreatif” Munculnya surat yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Kapolri perihal kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran telah menimbulkan polemik. Meskipun surat itu telah dicabut setelah adanya desakan masyarakat, persoalan belum sepenuhnya selesai.…