Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam revisi ini, tidak ada satu fraksi pun yang menolak, baik partai pendukung pemerintah maupun oposisi. Revisi tersebut berjalan sangat cepat, yakni hanya 12 hari. Ini sangat ganjil. Pasalnya, tahun ini, anggota DPR yang sekarang membutuhkan…
Siaran Pers PSHK Merespon Situasi Terkini Pemberantasan Korupsi Kondisi Pemberantasan Korupsi mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yang sejak awal sudah bermasalah. Ada tiga aspek yang mendasari kebuntuan terjadi, yaitu Pertama, pernyataan Pimpinan KPK menegaskan bahwa KPK tidak…
Perang melawan korupsi bakal semakin sulit. Sepanjang sejarahnya, lembaga antikorupsi selalu mendapat perlawanan sengit koruptor, sehingga tumbang. Indonesia pernah beberapa kali memiliki “lembaga” pemberantasan korupsi. Pada 1970, Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat yang hanya berumur empat bulan. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin Hakim Agung, Adi Andojo Soetjipto, yang hanya…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia terkait Usul Inisiatif RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR resmi mengesahkan RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah. Pengesahan itu melanggar hukum…
