Daily Archives: 20/12/2019 3:07 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas…

TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. PSHK mencatat, pada periode 2014-2019 DPR dan pemerintah paling banter hanya bisa merampungkan 11 RUU dalam satu tahun. “Kemampuan DPR dan pemerintah maksimal sebelas per tahun,” kata Direktur Advokasi dan…

TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menyatakan Presiden Jokowi mestinya membentuk Badan Regulasi Nasional sebelum mengajukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ke DPR. Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi, RUU Omnibus Law yang bersifat multisektor untuk menyederhanakan birokrasi, Maka memerlukan birokrasi yang tidak sektoral. “Birokrasinya harus siap dulu,” kata Fajri di kantornya pada Kamis, 19 Desember 2019. Pembentukan Badan Regulasi…