Tiga cacat hukum keputusan Jokowi naikkan iuran BPJS dan konsekuensinya
Saat ini, masyarakat Indonesia khususnya peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentu sedang merasa menjadi korban “prank” (gurauan) Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Pasalnya, Jokowi tetap menaikkan iuran anggota BPJS meski aturan yang melandasi kenaikan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 7P/HUM/2020 tertanggal 27 Februari 2020. Kurang dari…