Revisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimulai oleh DPR sejak awal 2025 seharusnya bisa mendorong pembaruan aturan yang lebih menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, berdasarkan draf dan fokus pembahasan saat ini, agenda pembaruan justru masih angan-angan belaka. KUHAP adalah payung hukum yang mengatur seluruh prosedur sistem peradilan pidana di Indonesia. Tak hanya…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Capacity Building bertajuk “Resiliensi Masyarakat Sipil dalam Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil” bagi organisasi/komunitas orang muda yang bergerak pada sektor perubahan sosial di Kota Surakarta pada 11-13 Juli 2025. Kegiatan ini melibatkan 16 perwakilan dari organisasi/komunitas orang muda dari berbagai latar belakang isu untuk berbagi pengalaman dan…
Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi memberikan keterangan ahli untuk Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi pada Senin (14/7/2025). Proses pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dinilai cacat secara formil karena melanggar sejumlah prosedur tanpa…
Ruang gerak masyarakat sipil (civic space) tak hanya terbentuk di ruang fisik semata, tetapi dalam perkembangannya, juga meluas ke ruang digital. Ruang digital menjadi wadah bagi masyarakat sipil untuk dapat berpartisipasi mengekspresikan kebebasan sipil dan politik dalam tatanan masyarakat demokratis. Peluasan ini berdampak pada perlunya negara memberikan jaminan pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan atas hak digital…
