Revisi UU TNI Melanggar Tahapan Perencanaan dan Penyusunan Peraturan perundang-undangan
Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi memberikan keterangan ahli untuk Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi pada Senin (14/7/2025). Proses pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dinilai cacat secara formil karena melanggar sejumlah prosedur tanpa…