Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat ada tiga hal yang perlu disoroti dalam 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran, khususnya dalam bidang legislasi dan kebebasan sipil (civic space). Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih mewarisi sejumlah catatan legislasi dan kebebasan sipil dari pemerintahan era Joko Widodo. Pada waktu yang sama, tindakan perbaikan…
Keberlanjutan OMS di Indonesia menghadapi tantangan karena menurunnya dukungan donor dan menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil dan demokrasi. Sponsor fiskal dapat menjadi alternatif pendanaan yang dapat memfasilitasi organisasi dan/atau komunitas yang tidak berbadan hukum dengan lembaga-lembaga yang memiliki sumber daya finansial yang stabil sebagai lembaga perantara, seperti yang sukses diterapkan di Amerika Serikat. Di Indonesia,…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) DPR berencana mulai menyiapkan RUU kepemiluan pada masa sidang pertama di tahun 2025, yang akan mulai diselenggarakan pada 21 Januari 2025. Beredar kabar bahwa RUU kepemiluan akan dibuat dengan metode omnibus. Rencana itu perlu dikritisi karena metode omnibus bukan tanpa catatan, bahkan produk UU omnibus sudah ada…
