Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dari negara-negara di Asia mengikuti Asian Parliamentary Transparency Index Workshop yang diselenggarakan pada 18-19 September di Tokyo, Jepang. Pada kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama dan Peneliti Bugivia Maharani. Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian program keterbukaan parlemen yang diselenggarakan oleh Asian Alliance for Parliamentary Openness (AAPO) .
AAPO sendiri merupakan jaringan regional organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Pasifik, yang memiliki komitmen dalam melakukan pemantauan parlemen dan advokasi demokrasi. Jaringan ini pertama kali digagas pada 2023 oleh Citizen Congress Watch (Taiwan) dan Directorio Legislativo (Argentina) bersama sejumlah akademisi serta organisasi pemantau parlemen di Asia, termasuk PSHK dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) yang mewakili Indonesia. Anggota aliansi pertama kali bertemu pada November 2023 di Melbourne, Australia, dan menyepakati beberapa rencana tindak lanjut, salah satunya menyusun indeks keterbukaan parlemen.
Dengan kesadaran dan pengalaman menghadapi tantangan dalam mendorong reformasi parlemen, AAPO mengembangkan Asian Parliamentary Transparency Index (APTI), yaitu sebuah inisiatif kolaboratif yang dirancang untuk menilai dan mendorong adanya transparansi pada parlemen.
Pada agenda workshop tersebut, seluruh anggota AAPO turut memberikan masukan dalam mengembangkan indikator APTI dengan menyatukan berbagai konteks nasional dari masing-masing negara. Nantinya, indikator APTI digunakan untuk memperkuat advokasi yang berlandaskan bukti (evidence-based) dari masing-masing organisasi masyarakat sipil, melalui adanya tolok ukur di tingkat regional. (BM)