Indeks keterbukaan parlemen di kawasan Asia, yakni Asian Parliamentary Openness Index (APOI), resmi diluncurkan lewat Asian Alliance for Parliamentary Openness (AAPO) Regional Summit 2026 yang diselenggarakan pada 26 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand. Dalam forum ini, Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dan Peneliti PSHK Bugivia Maharani turut hadir sebagai perwakilan organisasi pemantau parlemen (Parliamentary Monitoring Organization) dari Indonesia.
AAPO sendiri merupakan aliansi organisasi pemantau parlemen yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama regional dalam mendorong keterbukaan parlemen dan ketahanan demokrasi di kawasan Asia. PSHK telah bergabung dalam keanggotaan AAPO sejak tahun 2023.
Sebagai bagian dari funding member AAPO, PSHK turut terlibat dalam pengembangan APOI selama hampir tiga tahun terakhir. APOI sendiri merupakan indeks yang dirancang untuk mengevaluasi keterbukaan parlemen di kawasan Asia melalui tiga dimensi utama, yaitu keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Segudang PR Keterbukaan Parlemen Indonesia: Partisipasi Publik Paling Rendah
Pada penilaian perdana APOI, keterbukaan parlemen di Indonesia masih mendapatkan penilaian yang cukup rendah, dengan skor rata-rata 31,20%. Jika dilihat berdasarkan tiga dimensi penilaian, keterbukaan informasi memperoleh skor 31,54%, akuntabilitas 33,33%, dan yang terendah adalah partisipasi publik 29,17%.
Skor tersebut merupakan gabungan penilaian terhadap DPR RI dan DPD RI. Jika dirinci, DPR RI memperoleh skor rata-rata 29,62%, sedangkan DPD RI memperoleh 32,84%. Pada dimensi keterbukaan informasi, DPR RI memperoleh skor 30,57% dan DPD RI 32,58%. Pada dimensi akuntabilitas, keduanya mencatat skor yang sama, yaitu 33,33%. Sementara pada dimensi partisipasi publik, DPR RI memperoleh skor 25% dan DPD RI 33,33%.
Hasil penilaian tersebut bukan tanpa dasar. Menurut penilaian APOI, keterbukaan parlemen di Indonesia masih menyisakan segudang persoalan. Dalam aspek akuntabilitas, misalnya, Parlemen belum mempublikasikan aset para anggotanya. Selama ini, penilaian dan publikasi aset dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara pada aspek partisipasi publik, meski telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, pelibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan masih bersifat formalitas. Mekanisme yang menjamin pemenuhan hak warga untuk dipertimbangkan dan dijelaskan atas masukannya juga belum tersedia. Hal ini membuat pelibatan dan pengaruh masyarakat terhadap pembentukan kebijakan masih sangat pasif serta terbatas. Tak hanya itu, tingkat aksesibilitas parlemen pun juga menjadi catatan yang perlu diperbaiki.
Pada aspek keterbukaan informasi, transparansi mengenai anggaran parlemen dan berbagai manfaat yang diterima oleh anggota parlemen termasuk pendapatan, tunjangan, dan pensiun, juga masih belum tersedia. Hal ini juga berlaku pada informasi mengenai staf parlemen. Sementara dalam konteks proses legislasi, meski sejumlah rapat telah disiarkan secara langsung, dokumen rapat seperti misalnya notulensi secara verbatim, daftar kehadiran anggota parlemen, dan draf rancangan undang-undang masih sangat sulit diakses oleh publik.
Temuan-temuan tersebut harus menjadi alarm bagi parlemen di Indonesia agar bekerja secara lebih transparan, akuntabel dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan.
Memperkuat Kolaborasi untuk Mendorong Keterbukaan Parlemen
Di tengah berbagai tantangan keterbukaan parlemen di Indonesia yang belum terselesaikan, keanggotaan PSHK dalam AAPO dan kontribusinya dalam pengembangan APOI bukan sekadar bentuk kerja sama atau perluasan jaringan. Lebih dari itu, kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran PSHK dalam mendorong parlemen Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus mengawal agenda keterbukaan parlemen di kawasan Asia.
Kontribusi tersebut sejalan dengan kerja-kerja PSHK selama ini dalam mendorong perbaikan tata kelola parlemen dan kualitas legislasi di Indonesia. PSHK secara konsisten menyusun catatan tahunan atas proses legislasi, menyampaikan kritik dan rekomendasi berbasis data terhadap proses pembentukan undang-undang yang sering kali tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik. Tak hanya itu, PSHK juga turut terlibat dalam berbagai forum konsultasi bersama DPR RI dan DPD RI untuk menyampaikan masukan terkait legislasi dan perbaikan tata kelola Parlemen.
Melalui AAPO dan APOI, kerja-kerja tersebut kini memperoleh ruang kolaborasi yang lebih luas di tingkat regional. Pertukaran pengetahuan dan pembelajaran dari pengalaman negara-negara lain di Asia diharapkan dapat memperkaya perspektif sekaligus memperkuat langkah PSHK dalam memantau proses legislasi dan mendorong reformasi parlemen di Indonesia.