Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia. Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk mengadakan seri seminar FKP. Pada bulan Desember 2017, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menjadi tuan rumah untuk acara FKP.
Sesi #1 Seri Seminar FKP dibuka oleh M. Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK, dengan tema Capaian dan Tantangan Reformasi Regulasi Era Pemerintahan Jokowi. Sholikin menuturkan bahwa tantangan reformasi hukum di Indonesia adalah meningkatnya keinginan untuk diatur Undang-undang, tidak terdapat fungsi monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan, judicial review yang dilakukan Mahkamah Agung tidak efektif dan penghapusan kewenangan Pemerintah membatalkan Perda Kabupaten/Kota.
“Reformasi regulasi yang terjadi saat ini juga hanya fokus pada sektor perekonomian, tidak menyentuh pada penataan kelembagaan dan terlihat belum ada sinergi antara Kementerian/Lembaga yang berperan dalam regulasi” ujar M. Nur Sholikin di Ruang Kelas Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Selasa (12/12).
Dalam paparannya, Sholikin menganjurkan Pemerintah untuk melakukan reformasi hukum melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-undang, memperketat perencanaan regulasi dan reorganisasi dalam fungsi legislasi di Pemerintahan.
Sesi #1 Seri Seminar FKP kemudian dilanjutkan oleh Gita Putri Damayana, Peneliti PSHK, dengan tema Data dan Legislasi: Kebutuhan Data dalam Legislasi. Gita menuturkan bahwa data bermanfaat sebagai penguat argumentasi mengapa kita perlu diatur oleh sebuah undang-undang. Sayangnya, penggunaan data belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penulisan Naskah Akademik, padahal Naskah Akademik merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Penggunaan data dalam Naskah Akademik masih sangat minim. Pada tahun 2016, hanya ada empat naskah akademik yang memuat data kuantitatif” ujar Gita Putri Damayana.
Gita juga mendorong Pemerintah untuk menggunakan data dalam perumusan naskah akademis dan memanfaatkan momentum serta inisiatif kebijakan Satu Data untuk meningkatkan sinergi pemanfaatan data untuk semua lini.
Semua sesi Seri #1 Seminar FKP dapat kamu saksikan di https://www.youtube.com/user/ANUIndonesiaProject/videos
