Jakarta – Pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara dihentikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini dinilai reaksioner. Banggar pun dinilai mengabaikan hajat hidup orang banyak.
“Kalau pada akhirnya ngambek tidak mau bahas, maka kita harus gunakan APBN tahun lalu. Padahal pasti kan ada perubahan. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Ini semacam gejala pengingkaran fungsi representasi. Mengabaikan hajat hidup orang banyak jadinya,” kata pengamat parlemen, Ronald Rofiandri.
Berikut ini wawancara detikcom dengan Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Kamis (22/9/2011).
Banggar DPR dalam rapat internal memutuskan pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara waktu dihentikan. Alasannya karena untuk meredam banyaknya isu negatif terhadap Banggar. Tepatkah?
Saya melihat Banggar jadi reaksioner. Beraksi seperti itu seharusnya tidak perlu karena berlebihan. Kita melihat apa pertimbangan mereka menghentikan pembahasan anggaran. Dari Ketua Banggar kita tahu anggota Banggar ingin memperoleh impunitas. Padahal di DPR ada hak impunitas yang melekat dalam forum rapat dan terkait fungsi legislatif.
Juga soal keberatan pemanggilan pemimpin Banggar oleh KPK, seharusnya tidak disikapi berlebihan. KPK memanggil bukan sekadar ingin mendapatkan kesaksian tapi juga ingin tahu bagaimana kebijakannya. Kalau pertimbangan-pertimbangan itu dijadikan dasar untuk beraksi seperti itu, sangat reaksioner.
Tidak pada tempatnya itu dikhawatirkan. Jangan sampai keputusan itu malah berlawanan dengan konstitusi karena merekalah yang berperan memberi persetujuan anggaran, juga fungsi representasi. Kalau keputusannya menjadikan fungsi anggaran tidak maksimal, berarti mereka beraksi tidak pada tempatnya.
Menurut Anda layak jugakah KPK memeriksa kebijakan Banggar?
Menurut saya tidak apa-apa kalau kebijakan Banggar ikut dilihat. Berlebihan dan tidak pada tempatnya kalau Banggar jadi bereaksi dengan tidak mau membahas RAPBN 2012. KPK tentu bertindak sesuai SOP. Kalau kebijakannya turut ditanyakan itu kan untuk informasi bagi KPK dalam rangka penyidikan juga.
Kalau soal informasi seharusnya siapa pun bisa mendapatkan. Kebetulan saja saat ini KPK yang meminta. KPK minta info ya wajar saja. Kenapa karena KPK yang merupakan penegak hukum yang minta, mereka jadi alergi dan ketakutan? Makanya saya bilang ini terlalu berlebihan dan reaksioner. Alasan mereka untuk menghentikan pembahasan itu menjadi sesuatu yang dipertanyakan dan tidak relevan.
Banggar meminta pimpinan DPR memanggil KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk duduk bersama guna menjelaskan mekanisme pembahasan dan sistem penganggaran yang berlaku di Banggar DPR. Ini langkah tepat?
Kalau mereka ingin menyampaikan informasi, ya sudah sampaikan saja dengan membangun komunikasi. Sampaikan bagaimana DPR itu bekerja. Forum pertemuan dengan penegak hukum itu saya kira bisa menjembatani cara pandang yang berbeda dari masing-masing pihak. Sepanjang tidak mengebiri kewenangan penegak hukum, silakan saja dibuat forumnya.
Seberapa merugikan jika Banggar ngambek dengan tidak mau membahas RAPBN 2012?
Akan berhadapan pada amanat rakyat atau publik. Sebab pembahasan anggaran ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena APBN kan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kalau pada akhirnya ngambek tidak mau bahas, maka kita harus gunakan APBN tahun lalu. Padahal pasti kan ada perubahan. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Ini semacam gejala pengingkaran fungsi representasi. Mengabaikan hajat hidup orang banyak jadinya.
Solusinya?
Kalau mereka ingin tahu kebutuhan KPK dan penegak hukum seperti apa, jembatani saja dengan sharing informasi. Ciptakan forumnya saja. Dan itu lebih dari cukup. Pimpinan DPR bisa menginisiatif untuk menjembatani kebutuhan informasi.
Tapi semua juga harus sadar di sisi lain nggak bisa tutup mata bahwa kasus penyidikan sedang berjalan. Ini bukan lagi kewenangan pimpinan DPR tapi penegak hukum. Kalau ada anggota Banggar yang mau dipanggil KPK lagi seharusnya silakan saja, dan karena reaksi Banggar jadi membuat KPK enggan. Kalau nggak ada masalah nggak harus alergi dan beraksi berlebihan. Yang penting semua sesuai prosedur.
Terkait usulan pembubaran Banggar agar tidak ada mafia anggaran?
Saya sementara ini mengusulkan agar Banggar tidak dibubarkan. Membubarkan Banggar belum tentu membuat mafa anggaran tuntas. Ketika Banggar dibubarkan, nanti fungsi sinkronisasi yang biasa dilakukan Banggar tidak ada yang melakukan.
Banggar itu tetap dibutuhkan. Kalau sampai bubar, siapa yang melakukan fungsi itu? Apakah Menkeu, Kepala Bappenas atau Gubernur BU harus rapat memfinalkan anggaran dengan semua komisi? Akan sangat butuh waktu panjang. Maka dari itu saya tidak merekomendasikan badan ini dibubarkan, tapi harus ditinjau dan diperkuat pengawasannya. Perlu revitalisasi Banggar.
Caranya?
Penyelenggaraan rapat terbuka sebelum Banggar bertemu Kemenkeu, Bappenas dan BI. Jadi digelar semacam rapat dengar pendapat umum. Kalau sudah berhadapan dengan pemerintah maka dibuat terbuka. Ketika transparansi dibuka, memperkecil mafia anggaran, meski dengan cara ini tidak langsung tuntas juga. Kalau dalam konteks penegakkan hukum, KPK didorong model silent inisiative, jadi KPK bergerak diam-diam. Harus diam-diam karena mafia anggaran bekerja di ruang gelap dan tidak formal.
Ini untuk mengantisipasi rapat formal yang digelar adalah hal-hal yang normatif atau prosedural. Saya pikir KPK punya model yang diam-diam begitu, sehingga bisa mengungkap kasus korupsi.
Jadi kemungkinan adanya celah bagi mafia anggaran untuk bekerja ini harus ditutup. Regulasi, manajerial dan kapasitas Banggar ini sepertinya belum terlalu diperkuat. Kita kan pernah mengamati proses anggaran juga. Di mana ada yang tidak balance dari DPR saat mengimbangi apa yang diajukan pemerintah karena soal data dan informasi di internal DPR belum memadai. Perlu diperkuat kapasitasnya, juga pengawasannya.
Sumber Tautan: http://news.detik.com/read/2011/09/22/165528/1728469/158/ronald-rofiandri-ngambek-bahas-rapbn-2012-banggar-abaikan-rakyat