Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan signifikansi ekonomi yang penting bagi masyarakat dan negara. Kontribusinya bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi protein hewani dan ketahanan pangan sangat signifikan, yaitu antara 25–65% berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO). Mengingat hal tersebut, serta adanya penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), publik membutuhkan kebijakan dengan perspektif perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) berbasis bukti (evidence-based).
Selain berbasis bukti, pembentukan kebijakan dan regulasi pada sektor perikanan juga harus berdasarkan fakta lapangan serta keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya nelayan kecil. Pembentukan kebijakan pun harus berdimensi pelindungan hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, serta pemberdayaan perempuan dan masyarakat marjinal. Tidak hanya pada subsektor perikanan tangkap, tetapi harus juga mencakup perikanan budidaya, pengolahan, tambak garam, budidaya rumput laut, konservasi, dan sebagainya.
Berlatar belakang pada fakta-fakta tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline dan didukung oleh Program Indonesia Marine The David and Lucile Packard Foundation secara resmi meluncurkan situs web Lexikan.id pada Kamis (28/2) kemarin. Situs web ini bertujuan untuk menyediakan informasi hukum dan kebijakan khusus sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Dengan bentuk informasi yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, Lexikan.id diharapkan memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses peraturan, kebijakan, dan analisis sektor perikanan. Situs web Lexikan.id juga diharapkan akan membuka akses pemangku kepentingan terhadap analisis hukum, kebijakan, putusan pengadilan, dan berbagai regulasi yang berfokus pada sektor perikanan.
Lexikan.id diharapkan juga mampu menjadi wadah bagi seluruh pemerhati perikanan, baik akademisi, peneliti, nelayan, dan pengusaha, untuk mendapatkan informasi yang aktual dan mudah dicerna pada kegiatan perikanan di Indonesia, khususnya mengenai regulasi dan kebijakan.
Lexikan.id akan menyediakan lebih dari 900 peraturan,1.000 putusan pengadilan dan konvensi internasional, infografik, analisis hukum, artikel akademis nasional dan internasional, jurnal akademis, daftar instansi pemerintah dan lembaga negara, serta glosarium.
Dalam acara peluncuran tersebut, Muhammad Faiz Aziz, Direktur Kemitraan dan Kerja Sama PSHK dan Project Manager Lexikan.id, menjelaskan bahwa tujuan utama Lexikan.id adalah mendorong pembentukan kebijakan dan peraturan berbasis bukti pada sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, situs web Lexikan.id juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melihat dan memahami kebijakan serta regulasi sektor kelautan dan perikanan.
Menyambut hal itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Ari Purbayanto, sebagai salah satu narasumber, menyebutkan bahwa ketiadaan platform e-fisheries di bidang kebijakan, peraturan, dan analisis hukum hingga saat ini membuat kehadiran portal Lexikan.id sangat penting bagi dunia perikanan di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Yuliadi mengungkapkan bahwa dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti, beberapa faktor pendukung yang harus terintegrasi di dalamnya adalah akses terhadap data yang berkualitas, model pemantauan dan evaluasi yang holistik, proses pengumpulan bukti yang transparan, serta tata kelola bukti yang mandiri. Oleh karena itu, menurut Yuliadi, kehadiran Lexikan.id diharapkan mampu menampilkan itu semua.
Salah satu pendiri Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Stephanie Juwana, menyatakan bahwa perspektif perikanan berkelanjutan yang menjadi tujuan Lexikan.id sangat penting untuk didukung karena tanpa perspektif tersebut, pengelolaan perikanan akan terjebak pada kepentingan sesaat serta berdampak negatif pada nelayan perikanan tangkap kecil yang merupakan kelompok marjinal. Stephanie juga menegaskan bahwa kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya laut akan terancam jika perancangan kebijakan tidak didasari pada penelitian dan sains karena dapat berdampak pada pembuatan kebijakan yang tidak tepat.
PSHK dan Hukumonline berharap, Lexikan.id yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan di sektor perikanan, masyarakat, dan khususnya nelayan, dapat menjadi satu upaya demi mewujudkan kegiatan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan.
Jakarta, 29 Januari 2020