Masyarakat sipil adalah arena arena–di luar keluarga, negara dan pasar–tempat orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Walaupun keluarga, pasar dan negara terpisah, mereka tetap dapat berinteraksi dengan cara masuk ke dalam ruang publik yang disebut arena masyarakat sipil. LAWmotion #11: Indeks Masyarakat Sipil, selain memaparkan hasil penelitian YAPPIKA, juga menjelaskan tentang situasi tersebut. Contoh yang…
Dalam rangka mempersiapkan diri untuk Pemilu 2014, PSHK bersama dengan Ayo Vote dan Impro membuat LAWmotion #10 yang bertujuan menginformasikan dan mengingatkan kembali akan substansi, proses dan mekanisme Pemilu.
Siaran pers mengenai Temuan dan Catatan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Perubahan UU MD3) memaparkan kekhawatiran koalisi terhadap nasib RUU itu. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3, yang telah memberi judul siaran pers “Perluasan Wewenang VS Skala Transparansi dan Akuntabilitas Mengecil”. Kedua hal itu…
JAKARTA, 20 Desember 2013 — Tim Advokasi untuk Kebebasan Berserikat mengajukan permohonan pengujian terhadap sebelas pasal bermasalah dalam Undang-‐undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Para pemohon pengujian yang didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi per 20 Desember 2013 tersebut adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW),…
