Rabu, 25 November 2015 | www.geotimes.co.id Pengelolaan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang didesak untuk segera dibenahi. Pasalnya, sekarang ini proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas kerap tidak efektif. Akibatnya, banyak kerugian yang ditimbulkan, baik oleh masyarakat atau pelaku yang terkena tilang maupun institusi penegak hukumnya sendiri. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…
Rabu, 25 November 2015 | www.antaranews.com Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa (kanan) bersama Mantan Komisioner KPK Chandra M. Hamzah menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggaran oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) di Jakarta, Rabu (25/11). Diskusi itu membahas penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh pengadilan negeri. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) ============================================================================ Sumber…
Rabu, 25 November 2015 | www.tribunnews.com TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sidang tilang adalah sidang yang jumlahnya paling banyak ditangani pengadilan, yakni mencapai 3,2 juta per tahunnya. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, jumlah tersebut jauh lebih banyak dari sidang pidana umum yang hanya mencapai sekitar 100 ribu per tahun. Dalam diskusi “Pemanganan Perkara Tilang…
Rabu, 25 November 2015 | www.detik.com Jakarta – Sidang tilang memang tidak ada habisnya bila diulas. Publik sudah men-judge bahwa peradilan tilang di Indonesia rentan dengan korupsi. Mulai dari menjamurnya calo hingga tidak jelasnya aturan denda bagi pelanggar lalu-lintas. Bicara soal sidang tilang, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, punya analisis tentang mengapa calo…
