Rabu, 25 November 2015 | www.monitorday.com MONITORDAY.com, Jakarta – Persidangan soal kasus tilang dianggap sumir dan menguras energi. Hal ini berkaca pada dampak yang ditimbulkan dalam melakukan proses persidangan kasus tilang tersebut. Wilayah DKI Jakarta menangani perkara tilang berkisar 10 sampai 16 ribu perkara setiap harinya. Sehingga, banyak tenaga pengadilan tersedot untuk perkara tersebut. “Dalam…
Pernyataan Pers “Pembenahan Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri Harus Segera Dilakukan” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung 25 November 2015 Tilang (perkara pelanggaran lalu lintas tertentu) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri. Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri…
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali hendak melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi atau Perpres DNI 2014). Salah satu isu yang mengemuka adalah soal kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait 8 (delapan) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Seleksi (Capim KPK) yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR RI belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal,…
