“Presiden Joko Widodo bertanggungjawab terhadap pembenahan dan reformasi kepolisian. Reformasi Kepolisian akan berhasil dengan dimulai dari memilih pimpinan yang tidak diragukan integritasnya,”
Presiden membatalkan perpres namun tak berarti subsidi mobil pribadi anggota DPR akan dibatalkan. Jokowi dikecam pula karena tandatangani dokumen tanpa tahu isinya, yang dianggap bukti kesemerawutan administrasi istana
Legal Policy The Continuing Insurbodination Against The President On The Criminalization Against KPK Commissioners and Anti Corruption Activists It should be noted that President Joko Widodo has already urged to stop the criminalization process towards the anti-graft commissioners (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) and its staff, and also to anti-corruption activists. Fact is, the investigation process on…
Walaupun Presiden Joko Widodo telah membatalkan perpres subsidi mobil pribadi anggota DPR, sebagian masyarakat mengecam praktek administrasi istana yang dianggap amburadul, karena Presiden menandatangani dokumen tanpa memahami isinya.
