Pernyataan Pers Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Terkait Masa Kerja Hakim Konstitusi
Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH…
Reformasi Penanganan Perkara Tilang
Finalisasi draf Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas atau yang biasa disebut dengan Tilang telah selesai dilaksanakan pada Kamis, 17 November 2016 di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rapat finalisasi yang dilakukan pokja tilang itu dihadiri langsung oleh Ketua Pokja Tilang, Dr. Syarifuddin; Wakil Ketua Pokja Tilang, Andi Samsan Nganroe,…
Setya Novanto (kembali) Menjadi Ketua DPR, Moralitas dan Wibawa DPR Terancam Merosot
Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Partai tersebut saat ini tengah berjuang mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR untuk menggantikan Ade Komaruddin. Sulit dicerna secara akal sehat, Setya Novanto yang mengundurkan diri, sesaat sebelum divonis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), akan kembali menjadi Ketua DPR. Imbasnya tidak hanya kepada Golkar, namun…