Monthly Archives: Oktober 2018

Dalam program penataan regulasi nasional, banyak persoalan yang terungkap. Peraturan yang saling tumpah tindih tak selamanya bisa diselesaikan dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Egosektoral dalam proses pembentukan peraturan yang lebih teknis bahkan tidak mudah diselesaikan, sehingga Pemerintah membentuk mekanisme penyelesaian non-litigasi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Mekanisme ini untuk menyelesaikan sengketa…

Seharusnya penyederhaan regulasi yang dilakukan DPR dan pemerintah melihat secara luas peta regulasi di berbagai sektor. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui praktik pembuatan peraturan perundang-undang masih belum efektif dan optimal. Sebab, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum harmoni, tumpang tindih, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, DPR memandang perlu reformasi penyederhanaan regulasi…