Yearly Archives: 2018

You are here:

Home
2018

Feb152018

Diskusi Penuntutan Perkara TPPU di Pasar Modal yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Setelah melakukan dua Focused Group Discussion dengan tema penyelidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menggali perspektif internasional mengenai TPPU di Pasar Modal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion untuk menyusun…

Read article

Feb152018

PSHK di Days of Law Career 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

AktivitasBy Admin

PSHK kembali memeriahkan kegiatan Days of Law Career yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Acara yang diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Februari 2018 itu memberikan kesempatan kepada PSHK untuk membuka booth dan presentasi organisasi. Di hari ketiga, Mulki Shader mewakili dari PSHK memberikan presentasi seputar sejarah PSHK, kegiatan pelatihan, penelitian, advokasi, dan wilayah kerja PSHK…

Read article

Feb142018

RKUHP dan pertanyaan-pertanyaan dari penyair Rendra

BlogBy Admin

Ada keriuhan berkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sudah ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perdebatan terus berlangsung dari soal teknis perumusan sanksi hingga cakupan materi yang hendak diatur oleh RKUHP ini. Membaca keriuhan ini, saya teringat pada puisi almarhum penyair W.S. Rendra yang berjudul “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang ada dalam koleksi puisi Potret…

Read article

PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK) RANCU NOMENKLATUR, PENELITIAN MUNDUR

Siaran PersBy PSHK

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian, yang menjadi perhatian publik baru-baru ini, secara resmi dicabut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Namun, pernyataan Mendagri dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (http://www.kemendagri.go.id/news/2018/02/06/permendagri-tentang-skp-dibatalkan-kembali-ke-aturan-lama), bahwa Permendagri tersebut “pada prinsipnya dibatalkan dan kembali ke peraturan lama” untuk kemudian “diupdate dan…

Read article