PILKADA SERENTAK 2018 DISKRIMINATIF: KPU MELARANG WARGA NEGARA DENGAN DISABILITAS MENJADI CALON GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Melalui Keputusannya, KPU memasukan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani…
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut, Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers. Dengan…
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut, Indonesia masuk dalam 10 negara Top…
Perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan perlunya diatur prosedur monitoring dan evaluasi yang formal. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih serius melakukan reorganisasi kelembagaan terkait fungsi legislasi. Pemerintahan Jokowi saat ini menunjukkan political will untuk melakukan pembenahan sistem perundang-undangan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja di bawah Presiden untuk merancang desain reformasi regulasi secara…
