JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Legislasi ( Baleg) DPR sudah mulai merencanakan daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Sejauh ini, ada 37 RUU yang diproyeksikan masuk di Prolegnas Prioritas 2021. Sebagian besar adalah RUU yang tak tuntas di 2020 yang merupakan hasil evaluasi Baleg DPR. Di antaranya yaitu RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), RUU…
JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengingatkan DPR dan pemerintah realistis dalam menetapkan daftar Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) Prioritas 2021. Peneliti PSHK Nur Sholikin mengatakan, target Prolegnas Prioritas nyatanya tak pernah tercapai. “DPR dan pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan jumlah RUU ke dalam prioritas tahunan,” kata Nur saat dihubungi,…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) Indonesia, Fajri Nursyamsi, meminta agar RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 fokus pada penanganan Covid-19. Menurut Fajri, DPR dapat menunda pembahasan RUU lain yang tidak mendesak. “Fungsi legislasi harusnya bisa ditunda dan mendahulukan pengawasan agar pemerintah bisa lebih cepat menangani…
Menurut data rujukan Wilayah Kelautan Indonesia yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 2020, luas total perairan Indonesia adalah 6,4 juta kilometer persegi atau 2/3 dari keseluruhan wilayahnya. Sebagai negara maritim, Indonesia sangat bergantung pada sektor kelautan. Namun, berdasarkan Ocean Health Index , Indonesia menempati peringkat 137 dari 221 negara untuk tingkat…
