Riset - pshk.or.id

Karhutla Meluas, Negara Harus Utamakan Keselamatan Warga dan Penanganan Bencana

Publikasi, Siaran PersBy Admin 20/10/2026 12:11 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia. Selain mengancam kawasan hutan dan ekosistem, karhutla juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 kasus infeksi saluran…

Details

Sep32026

Civic Space Legal Update 2026: Memotret Kebebasan Sipil Menuju Tiga Dekade Reformasi

Publikasi, RisetBy Admin 03/09/2026 4:43 PM

Menjelang tiga dekade Reformasi, situasi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tindakan represif dan intimidasi terhadap masyarakat sipil, pembatasan terhadap ekspresi kritis, serta pembentukan sejumlah undang-undang yang berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil masih terjadi. Situasi tersebut terlihat…

Details

Seleksi Calon Hakim Agung Bermasalah, Independensi Peradilan Terancam

Aktivitas, Publikasi, Siaran PersBy Admin 02/09/2026 3:30 PM

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menyoroti serius proses seleksi Calon Hakim Agung (CHA) yang dinilai berlangsung tidak transparan, minim partisipasi publik, serta menimbulkan persoalan terkait kompetensi, integritas, dan dugaan afiliasi politik. Di tengah kritik publik yang belum terjawab, pelantikan Hakim Agung terpilih tetap dilaksanakan. KPP mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi CHA dan meminta seluruh…

Details

Catatan Kritis Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Publikasi, RisetBy Admin 14/07/2026 12:32 PM

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian HAM meluncurkan wacana untuk melakukan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Berdasarkan Draf yang beredar, revisi UU HAM memuat pengaturan mengenai fungsi dan wewenang Kementerian HAM, kelembagaan, fungsi dan tugas Lembaga Nasional HAM (LNHAM), pembela HAM hingga hak-hak kelompok disabilitas dan masyarakat adat. Proses…

Details

Jun172026

Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025

Aktivitas, Publikasi, RisetBy Admin 17/06/2026 4:23 PM

Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025 Ruang gerak masyarakat sipil (civic space) merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan demokrasi yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial, politik, dan hukum. Keberadaan civic space yang sehat tidak hanya mencerminkan terbukanya ruang partisipasi publik, tetapi juga menunjukkan adanya jaminan negara terhadap hak-hak…

Details

Jun22026

Satu Dekade UU Penyandang Disabilitas dan Arah Reformasi Inklusif

Aktivitas, PublikasiBy Admin 02/06/2026 2:19 PM

GEDSI Alumni Network Australia Awards in Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan forum diskusi publik bertajuk “Alumni Reflection on Disability Law No. 8 of 2016: Pathways of Policy Influence, and the Future of Inclusive Reform in Indonesia” pada Kamis (21/05/2026) di Jakarta. Kegiatan ini digelar untuk memperingati satu dekade…

Details

Apr232026

Protection of Human Rights Defenders in the Digital Age in Indonesia

Penelitian, Publikasi, RisetBy Admin 23/04/2026 2:30 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, and YAPPIKA, as part of the Freedom of Association Coalition, are jointly publishing a report titled “Protection of Human Rights Defenders in the Digital Age in Indonesia.” This report provides an analysis of the protection of human rights defenders in Indonesia within the context…

Details

Apr132026

Kajian Hukum dan Kelembagaan: Implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Publikasi, RisetBy Admin 13/04/2026 4:37 PM

Transformasi digital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah berkembang pesat, ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan perkara dan pertukaran informasi antar lembaga penegak…

Details

Mar202026

Kasus Percobaan Pembunuhan Berencana Andrie Yunus Harus Diadili di Peradilan Umum: Menolak Pengalihan Yurisdiksi ke Peradilan Militer

Publikasi, Siaran PersBy Admin 20/03/2026 12:12 AM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) JAKARTA – Pada Rabu, 18 Maret 2026, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengumumkan penetapan empat tersangka tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Keempat tersangka berasal dari unsur Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan saat ini telah ditahan di fasilitas militer. Serangan…

Details