Dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja yang merupakan RUU usulan pemerintah resmi menjadi Undang-Undang. Hal ini berarti metode Omnibus telah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Omnibus sendiri bukanlah sebuah hal baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia karena sudah pernah diterapkan misalnya pada UU…
Setelah pembahasannya dikebut di tengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjelang tengah malam pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Selangkah lagi, rancangan undang-undang itu akan disahkan. Namun polemik mengenai RUU ini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah kelompok pemangku kepentingan terus menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang…
On Monday, the House of Representatives (DPR) and the government agreed to pass the omnibus bill on job creation into law. This statute was first proposed by President Joko “Jokowi” Widodo about a year ago, on 20 October 2019, when he was sworn in to serve his second term in office. The bill’s deliberation process took less…
Setelah disahkan awal minggu ini, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan berdampak besar, termasuk dalam melakukan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Di bidang administrasi pemerintahan, UU ini mengatur bahwa kewenangan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Ketentuan ini dibuat dengan tujuannya untuk percepatan pelayanan, percepatan perizinan, dan…
