DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk pada 1 Oktober 2004 dengan harapan dapat menjadi wadah penyalur kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Sayangnya, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan itu, DPD bahkan nyaris menjadi lembaga negara yang tak berguna. Secara normatif, DPD memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dibentuk berdasarkan…
SALAH satu isu ketatanegaraan yang terus mengemuka sebelum pemilihan umum (pemilu) adalah persoalan aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Keberadaan syarat itu dinilai tidak lagi relevan dengan pemilu serentak, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan anggota legislastif yang dilaksanakan secara serentak di hari yang sama. Saat ini, ketentuan tentang…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta, 1 Agustus 2022 – Hadirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) ternyata tidak menyelesaikan persoalan tetapi justru mendorong perlindungan penggunaan internet ke jurang yang lebih dalam dengan sejumlah persoalan. Persoalan tersebut dimulai dari ketidaktepatan…
