Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan Transparency International Indonesia melalui Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Di mana, skor Indonesia sama seperti tahun sebelumnya, yakni, 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Bila dibandingkan dengan perolehan skor sembilan tahun lalu atau saat awal Presiden Joko Widodo dilantik, maka…
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan Kemitraan menerbitkan Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2024 pada Jumat (6/9/2024) di Jakarta. Penulisan catatan kritis ini merupakan respon terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, terutama terkait keberadaan KPK yang perlahan juga mulai dipertanyakan efektivitasnya…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan GembiraFest 2024 (Festival Generasi Muda Berani Bersuara) pada Sabtu (17/8/2024) di Creative Hall, M Bloc Space, Jakarta Selatan. GembiraFest 2024 adalah inisiatif PSHK dalam merespons menyempitnya situasi kebebasan sipil di Indonesia melalui pendekatan yang lebih populer. Dengan format acara festival, pembahasan soal isu kebebasan sipil diharapkan dapat…
TIDAK ada yang spesial dari tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan yang merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. KPU dan DPR memang sudah semestinya bertindak demikian. Kondisi tidak sesuai justru muncul ketika KPU tidak dengan seketika…
